HARIANHALMAHERA.COM–Kantor Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara tak henti-hentinya menjadi sasaran aksi boikot warga setempat. Kemarin, aksi tersebut kembali terjadi.
Dalam aksinya itu, warga mendesak Wali Kota M.Tauhid Soleman agar segera mencopot Rizal Tomagola dari jabatan Lurah Tarau. Selama memimpuin Tarau, Rizal dianggap tidak transparansi dalam mengelola dana kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK)
Koordinator Aksi, Acil mengatakan, selama lurah dijabat Rizal, warga tidak pernah mengetahui berapa besar alokasi anggaran baik itu DK maupun DPPK.
Bahkan, berdasarkan surat Ombudsman Perwakilan Malut nomor 0343/SRT/X/2017/Tte tanggal 26 Oktober 2017 disebutkan temuan tindakan maladministrasi penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 43 TA 2017.
Dalam musrembang yang dilakukan beberapa bulan lalu,kata dia,hanya ada 6 orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Sebab, warga tidak mengetahui adanya musrenbang tersebut.
“Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi musrenbang diakali lurah dengan menandatangani berita acara. Jadi lurah datang di tiap-tiap rumah warga, bukan pas ketika warga hadir di musrenbang,” sebutnya.
Selain itu, belakangan ini dia mengaku ada laporan warga terkait perilaku lurah yang berbau premanisme. “Ini sangat meresahkan masyarakat, karena lurah Domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau. Sering mematok anggaran dengan jumlah yang besar dan alasannya tidak masuk akal,” cetusnya.
Bahkan warga yang melakukan pengurusan administrasi di kantor lurah juga sering dipersulit. “Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau,” tandasnya.
Sementara Rizal yang dikonfermasi membantah tudingan yang disampaikan dalam aksi itu. Duia mengakui, sudah bekerja sesuai tupoksinya sebagai pemimpin di Tarau.
Bahkan, Rizal menepis adanya tuduhan yang menyatakan dirinya kerap melakukan tindakan layaknya preman kepada masyarakat dan membantah dituduh mematok anggaran tertentu kepada warga.
“Saya tidak mau berbicara lebih, saya tidak mau berbalas pantun. Ini mungkin aksi yang mereka lakukan untuk ke lembaga pemilihan Ketua Pemuda, tapi sampai saat ini belum dilakukan,”bebernya
Dia menyarankan kepada warga dan elemen pemuda Tarau segera membentuk kepengurusan organisasi pemuda, dengan mengangkat ketua yang baru atau justru tetap memilih ketua yang lama.
“Pemilihan ketua-ketua RT itu, saya menyarankan sebaiknya lakukan dulu pemilihan ketua pemuda, sehingga lebih mudah untuk mendukung lembaga-lembaga masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Saat disentil soal DK dan DPPK yang tidak transparan, dia mengatakan semua kegiatan yang dianggarkan seluruhnya dilakukan sesuai hasil musrenbang.
Bahkan, soal dirinya yang tak melibatkan warga pada kegiatan musrenbang juga dibantahanya. Sebab, jauh sebelum musrenbang dibuat, dia sudah mendatangi semua ketua-ketua RT dan LSM, serta tokoh masyarakat untuk disampaikan rencana musrenbang tersebut.
Rizal juga mengusulkan pada musrenbang nanti sebaiknya Kelurahan Tarau memfokuskan pada satu kegiatan saja, agar mudah diakomodir. “Kalau hanya satu kegiatan kan bisa fokus, jadi bisa terakomodir dibandingkan dengan banyak kegiatan,” ungkapnya.
Soal tuntutan pencopotan dirinya dari jabatan Lurah, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Camat dan Wali Kota. (tr4/pur)
