HARIANHALMAHERA.COM— Kondisi cuaca ditambah tidak tersedianya armada laut membuat distribusi bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial (Kemensos) kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Perum Bulog Cabang Ternate terhambat. Padahal, distribusi bansos PPKM bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah harus tuntas terhitung mulai 31 Juli nanti, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
Kepala Perum Bulog Cabang Ternate, Armin Bandjar, menyebut berdasarkan data distribusi beras PKPM sebanyak 57.6390 ton. Beras ini harus didistribusi tepat waktu kepada 57.639 KPM.
“Dari jumlah tersebut, tercatat ada beberapa wilayah yang sudah disalurkan, di antaranya Kota Ternate, Tikep, Halut, Halbar, dan Morotai,” ujarnya.
Dikatakan, Bulog pada prinsipnya hanya sebatas penyediaan stok. Sedangkan distribusi ke KPM melalui jasa transportir yang ditunjuk oleh pusat melalui PT. Pos.
“Jadi paling tidak harus ada kompensasi oleh pusat, sesuai instruksi Presiden terhitung 31 Juli harus sudah sampai ke KPM, tapi dengan kondisi wilayah Malut yang merupakan daerah kepulauan, tentunya agak sulit,” terangnya, Kamis (29/7).
Menurut Armin, dengan sisa waktu beberapa hari kedepan,tentunya dinilai sangat tidak mungkin. Olehnya itu, paling tidak harus ada kompensasi melalui pemerintah pusat.
“Paling tidak minimal pertengahan Agustus. Karena presntasi kita 52 persen melalui laut, sisanya melalui darat. Tapi prinsipnya kami di Bulog hanya penyiapan stoknya saja, soal distribusi itu melalui pihak transportir dan PT. Pos,” tambahnya.
Untuk penyediaan stok beras bansos BST, Amin menyebut kualitas beras yang disalurkan jenis medium. Setiap KPM akan menerima sebanyak 10 Kg. Dia juga memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini dipastikan aman di tengah penerapan PPKM.
“Jatah yang tersedia digudang saat ini sebanyak 2.700 ton. Jumlah itu mampu bertahan hingga 3 bulan kedepan. Akan tetapi, jika kegiatan distribusi bantuan BST dihentikan, tentunya stok beras juga bisa bertahan cukup lama,” terangnya.
Lanjut dia, untuk pasokan beras sendiri saat ini masih didatangkan dari luar daerah, yakni Surabaya,ada juga dari Makassar. Sementara untuk beras lokal, tentunya harus ada standar kuyalitas yang diatur sesuai Inpres. Kemudian penetapan harga berdasarkan level pemerintah dengan harga gudang Rp 8.300/kg
“Kalau standar harga melebihi itu tentunya tidak bisa dibeli. Belum lagi ongkos transpotir. Kemudian kualitas dan tingkat produksi juga tentunya menentukan,” pungkasnya.(tr-4/fir)
