HARIANHALMAHERA.COM– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pemerintah Kota Ternate gelar Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kota Layak Anak (KLA) Kota Ternate Tahun 2023. Kegiatan yang dihelat rabu (31/5) di ruang rapat lantai III kantor walikota Ternate itu buka secara resmi oleh Sekertaris Kota (Sekot), Yusuf Sunya yang didampingi Kepala Dinas DP3A Kota Ternate, Marjorie S. Amal dan ikut dihadiri sejumlah stakeholder.
Sambutan Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman, yang dibacakan Sekot Ternate, Yusuf Sunya, mengatakan bahwa KLA mempunyai sistim pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan.
“Untuk mengukur keberhasilan dan memonitoring capaian kebijakan KLA, pada tahun 2011, secara berkala Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaksanakan kegiatan “evaluasi KLA”. hasil evaluasi KLA selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak Indonesia,”katanya.
Kota Ternate sendiri menurut Sekot Ternate, sudah memperoleh penghargaan KLA sebanyak 5 kali, dimana ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 kluster pemenuhan hak-hak anak dalam konvensi hak anak (KHA), yaitu klaster pertama pemenuhan hak anak dan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, klaster kedua pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga, klaster ketiga pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, klaster ke empat pemenuhan anak atas pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan terakhir klaster lima yaitu perlindungan khusus.
“Sehingga dalam rangka percepatan terwujudnya kota layak anak maka perlu didukung oleh sub sistem atau stakeholder yang ada di dalamnya. untuk kota Ternate semua sudah di implementasikan lewat kerjasama lintas sektor. dan yang pasti dengan adanya komitmen dan strategi yang kami lakukan, karena anak merupakan aset sumber daya manusia yang harus mendapat perhatian penuh dari kita untuk mewujudkan sekaligus mempertahankan dan mengembangkan penghargaan yang diperoleh di tahun sebelumnya,”ujarnya.
Salah satu bukti komitmen kuat pemerintah Kota Ternate soal KLA lanjutnya, telah menetapkan regulasi pendukung dalam memenuhi hak-hak anak di kota Ternate dan terpenting adalah perlindungan bagi anak di kota Ternate dalam kondisi apapun terutama soal urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
“Berbagai kebijakan dan strategi pemerintah kota Ternate dalam mengimplementasikan hak-hak anak, mulai dari sekolah PAUD, TK, SD, SMP yang ramah anak dan juga bagi kaum disabilitas. Selanjutnya berbagai inovasi dan pencapaian juga nanti akan disampaikan lewat presentasi oleh gugus tugas kota layak anak kota Ternate sehingga kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan verifikasi lapangan hybrid kota layak anak tahun 2023 di kota Ternate dapat memberikan manfaat yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak setiap anak dapat terpenuhi,”pungkasnya.
“Semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung komitmen pemerintah kota Ternate dalam upaya pengembangan KLA serta meningkatkan kombinasi semua pihak dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan KLA bukan hanya penghargaan, namun berkaitan erat dengan evaluasi, respon dan jawaban dari setiap upaya penanganan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Semoga hasil verifikasi dari tim yang ada bisa menjadikan kota Ternate sebagai kota layak anak yang tentunya sesuai dengan tingkat penghargaan yang ada,”sambungnya.(Dri)
