HARIANHALMAHERA.COM–Plaza Gamalama yang kini sudah selesai dibangun oleh Pemkot Ternate, tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan modern. Bangunan empat lantai dibangun dengan APBD itu juga nantinya menjadi pusat pelayanan publik di bidang perizinan dan sebagainya.
Rencanya untuk menggabungkan pusat peerbelanjaan dengan kedepan mall pelayanan publik ini disampaikan Wali Kota M Tauhid Soleman di sela-sela meninjau Mall Plaza Gamalama. “Kita kombinasi ruang publik dan pelayanan, sehingga Plaza ini tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk pelayanan umum,” terang Tauhid,Sabtu (8/5).
Keberadaan plaza Gamalama ini nantinya juga diharapkam tidak dalam satu tempat yang stay di situ, tapi menyebar di beberapa titik yang ada di lokasi.
“Misalnya orang datang untuk melakukan perizinan, jadi dia berfungsi sebagai front desk. Kunjungan ini juga kita cek penyelesaian dari bangunan ini, dan beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama pengelolaannya dan kemudian ada kombinasi lain, termasuk kebijakan ke depan seperti apa,”ungkapnya.
Meski begitu, Tauhid belum bisa memastikan kapan bangunan ini akan difungsikan. Namun, pengelolaan Plaza Gamalama tetap akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya melalui prosedur pelelangan. Bukan hanya hanya main tunjuk saja. “Penilaian nantinya melalui lembaga Afrizal terkait harga sewa. Sebab harga ini bisa saja berkembang tiap tahun,” bebernya.
Kadis PUPR Ternate Risval Tri Budiyanto yang turut hadir mendampingi Walikota mengaku, plaza Gamalama yang menelan anggaran Rp 92,5 milliar ini sudah dipastikan rampung. Dimana,untuk pemasangan kaca dibagian luar yang didatangkan langsung dari pabrik terpaksa harus dikembalikan lagi, lantaran tidak tersedianya mesin pemotong kaca.
“Kacanya sangat tebal, baru pemotonganya juga harus sesuai spesifikasi bangunan, jadi kita kembalikan lagi ke pabrik,untuk dipotong.Tapi tanpa kaca juga bangunanya sudah bisa difungsikan,”ucapnya.
Disinggung soal hutang kepada pihak yang belum dilunasi, Risval mengaku, secara keseluruhan hutang kini tersisa Rp.13 miliar. Pelunasannya sisa hutang itu juga pun kata dia tergantung Pemkot .
“Yang pasti soal tunggakan yang belum selesai,menjadi kewajiban Pemda yang harus diselesaikan.Tapi ini juga tergantung kemampuan daerah,apalagi kondisi daerah ditengah pandemi Covid-19,” tukasnya.(tr4/pur)
