HARIANHALMAHERA.COM–Meski mendukung penuh rencana pembangunan jembatan penyebrangan ke Pulau Hiri, namun DPRD Kota Ternate justeru mencium aroma tak sedap dibalik janji Wali Kota Burhan Abdurrahman yang mengaku akan membangun infstaruktur itu pada tahun ini.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy menilai janji yang disampaikan Wali Kota itu terkesan dipaksakan. Sebab, pembangunan infrastruktur di Kelurahan Sulamadaha itu harus melihat kemampuan APBD Perubahan.
Karena itu, politisi PKB ini juga curiga ada sesuatu yang meletarbelakangi sikap Pemkot itu. “Jembatan Hiri nanti dilihat kalau perencanaan boleh masuk dalam APBD Perubahan, tapi kalau fisik musti 2021, DPRD nilai jangan paksakan karena ada sesuatu masih tanda kutip,” terang Muhajirin Bailussy, Minggu (30/8).
Meski sudah termuat dalam MoU antara warga hiri dan Pemkot, namun DPRD perlu mendalami sehingga MoU ini bukan karena ada undang dibalik baru. “Intinya nanti dilihat ya, kalau bisa diakomodir pasti dilakukan kalau tidak akan di bahas 2021,” cetusnya. (tr3/pur)