HARIANHALMAHERA.COM – DPRD Kota Ternate mengaku heran dengan kinerja Pemkot melalui gugus tugas Covid-19 Kota Ternate terkait dengan upaya mitigasi penanganan Covid-19 di Ternate, salah satunya jaring pengaman sosial (JPS).
Buktinya, 15 ribu bantuan paket sembako yang katanya akan dibagikan kepada warga terdampak, ternyata sampai saat ini belum juga dilakukan Pemkot. Padahal, dengan momentum bulan ramadan ini, bantuan tersebut sudah seharusnya dilakukan.
Ketua Fraksi NasDem Dewan Kota (Dekot) Ternate Nurlela Syarif menilai kinerja pemkot dalam upaya mitigasi Covid-19 memang lemah.
“Kami mendapat laporan bahwa sejumlah kebutuhan yang urgen yang harusnya prioritas, tapi lamban disalurkan Pemkot. sampai minggu kedua puasa belum juga dibagikan,” katanya
Dengan peningkatan jumlah kasus ini, maka anggaran-anggaran untuk pencegahan. Salah satunya Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan (DPPK) dan Dana Kelurahan (DK) yang sampai saat ini kini tak kunjung cair.
Akibatanya, pemerintah kelurahan yang menjadi unjung tombak pelayanan masyarakat dan pencegahan covid-19 harus cari sumber pendanaan sendiri. “Belum lagi persoalan insentif para RT/Rw yang sudah sejak bulan Maret-April 2020 belum dibayarkan,”jelas Nurlaela
Meski ada asas ketepatan dan kehati-hatian yang harus dijaga dalam mengambil kebijakan disaat situasi tanggap darurat, namun dia menegaskan jangan sampai terkesan birokratis dan bertele-tele.
“Padahal ini alasan takut ada temuan di kemudian hari menurut saya tidak logis. Karena ada inspektorat, ada BPK sebagai konsultan, ada DPRD sebagai penguatan, buat saja instrumen Perwali sebagai payung hukum,” ucapnya
“Apa yang ada di hati dan pikiran pak Wali Kota sangat lambat sekali bertindak dalam situasi darurut kemanusiaan, apalagi soal pendanaan, masker kain bagikan ke masyarakat saja cuma pesen 5000, apakah Pemkot sudah tidak punya uang karena bayar hutang-hutang kontraktor multi years,” cetusnya. (tr3/pur)
Respon (1)