HARIANHALMAHERA.COM – Bukan hanya di pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), jaring penganaman sosial akibat dari dampak Covid-19 juga sampai saat ini belum dilakukan Pemkot Ternate.
Dimana, pembagian 7 ribu paket sembako kepada warga terdampak pun baru akan dilakukan 20 April mendatang.
“Bantuan ini sudah musti jalan agar bisa dievaluasi segala kelamahan. Yang jelas ini tidak bisa sekaligus, harus dilakukan secara bertahap. Intinya, dengan niat yang baik untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan,” kata Wali Kota Burhan Abdurrahman.
Yang menjadi persoalan bagi Pemkot saat ini, 7.131 warga penerima bantuan itu adalah yang sudah tercatat sebagai penerima PKH dan bantuan non tunia, sementara masih ada 1.400 warga yang belum tercover.
Karena itu, rapat koordinasi secara virtual dengan Kementrian Sosial (Kemensos), Burhan berharap ada bantuan dari Kemensos untuk 1.400 warga ini. Mensos sendiri dalam rapat itu mengarahkan Pemda bisa menggunakan APBD untuk jaring pengamanan sosial.
“Ada 1400 yang sementara kita verifikasi untuk nantinya memperoleh bantuan melalui APBN, namun bila tidak, maka Pemkot yang akan berikan untuk masyarakat Kota Ternate melalui APBD,” ucapnya.
Burhan mengatakan, penyaluran bantuan sengaja dilakukan pada 20 dan 21 April, agar bisa membantu warga terutama menghadapi Ramadan. “Kita harus secepatnya menyalurkan ini ke masyarakat, kan semua arahan sudah jelas, jadi lebih cepat lebih baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” terangnya. (tr3/pur)
