HARIANHALMAHERA.COM–Pandemi Covid-19 rupanya memberikan dampak serius bagi pendapatan daerah. Hal ini tergambar dalam postur rancangan APBD Perubahan 2020 yang kemarin diajukan Pemkot Ternate.
Dimana, Pemkot justeru menurunkan target pendapatan daerah pada angka yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 80 miliar. Sehingga total pendapatan daerah yang ditetapkan di APBD 2021 sebesar Rp 1.093 Triliun di RAPBDP menjadi Rp 1.013 Triliun.
Penurunan pendapatan daerah cukup signifikan ini meliputi hampir seluruh item, mulai dari PAD yang berkurang sebesar Rp 34,5 Miliar dari APBD 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 113.9 Miliar
Dari tiga item PAD, penurunan terbesar terjadi pada retribusi daerah yang di APBD 2020 ditetapkan sebesar Rp 3,3 Miliar, di RAPBDP 2020 menjadi Rp 23.9 Miliar. Begitu juga dengan pajak daerah yang menjadi PAD primadona Pemkot pun dikoreksi turun dari Rp 57.2 Miliar menjadi Rp 43.3 Miliar
Penurunan lebih besar terjadi pada pos dana perimbangan. Di RAPBDP dana perimbangan dirancang Rp 755.8 Miliar turun sebesar Rp 37,8 miliar dari APBD 2021, sebesar Rp 793.7 Miliar
Sedangkan pada pos pendapatan lain daerah yang sah, hanya berkurang sebesar Rp 7 Miliar dari Rp 186 Miliar di APBD 2020 menjadi Rp 178.7 Miliar di RAPBDP
Bukan hanya pendapatan daerah, penurunan juga terjadi pada pos belanja daerah. di RAPBDP total belanja daerah dirancang sebesar Rp.1.046 Triliun. Turun. Penurunan belanja terjadi baik pada pos belanja tak langsung yang berkurang sebesar Rp. 21.2 Miliar dan pos belanja langsung sebesar Rp. 65 Miliar.
Wali Kota Burhan Abdurahman dalam pidatonya paripurna yang digelar secara virtual mengatakan, RAPBD-P 2020 akan lebih pada penyesuaian kelanjutan dari refocusing. Sehingga tidak ada kegiatan baru. “Yang kita akomodir itu Pelabuhan Hiri, tapi belum diakomodir secara keseluruhan, karena akan memakan waktu panjang. Jadi kita akomodir sesuai dengan jangka waktu yang ada ini, ,” jelasnya.
Dia menyebut dari semua pos anggaran itu, hanya dana insentif daerah (DID) yang bertambah. DID yang bersumber dari intensif atas opini WTP ini nantinya difukuskan untuk percepatan pemulihan ekonomi.
“(DID, red) itu di luar dugaan dan kita bersyukur karena ada kegiatan itu masih bisa membantu penanganan covid, terutama di bidang pemulihan ekonomi, dan menurut info akan ada tahap berikut lagi kalau kita sudah bisa pertanggungjawabkan secepatnya,” terang dia.
Sementara untuk RAPBD 2021 sendiri, sampai saat ini masih dilakukan pembahasan tahap satu akhir antara Banggar (badan anggaran) dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah).
Sekkot Ternate Jusuf Sunya usai paripurna mengatakan, penyusunan RAPBD 2021 tentunya akan menyesuaikan dengan visi misi umum kepala daerah terpilih. “Visi misi secara umum ya, masih pembahasan 2021 , setelah itu baru finaslisais dan penyeseuan tapi tidak terlalu banyak,” tandasnya. (tr3/pur)
