HARIANHALMAHERA.COM-Tunggakan bahan bakar solar selama empat bulan kepada PT Maluku Indah oleh Pemkot Ternate masih terus digali DPRD Kota Ternate. Buktinya tunggakan solar yang berbuntut pada terhentinya aktivitas pengangkutan sampah ini menjadi satu dari tiga hal yang ditanyakan komisi III dalam rapat dengan PT Pertamina Terminal BBM Ternate, pekan kemarin.
Dua hal lainnya yakni masalah Dana CSR dan Bank Sampah. Soal tunggakan solar ini, menurut Wakil ketua komisi III Fahri Bachdar, berdasarkan penjelasan dari Pertamina suplay BBM ke seluruh agen berjalan lancar.
Namun soal tunggakan pemkot ke PT Maluku Indah selaku salah satu agen penalur BBM, PT pertamina enggan mencampuri karena hal itu menjadi kewenangan Pt Maluku Indah dengan Pemkot.
“Ini prinsipnya soal bisnis. Pihak ketiga juga butuh anggaran untuk membeli BBM karena mereka juga ada kerja sama dengan SPBU kampung pisang,” terangnya.
Dalam rapat itu, diketahui total hutang solar yang belum dilunasi Pemkot mencapai Rp 700 juta. Olehnya itu, Fahri menegaskan tunggakan ini mestinya secepatnya diatasi oleh pemkot sehingga distrubusi BBM juga lancar. “Dan kami juga meminta agar dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga bisa diberikan ke DPRD untuk dipelajari,” katanya.
Soal dana CSR oleh, Pt Pertamina menurutnya akan menyanggup tergantung kebutuhan baik pemerintah ataupun swasta, ataupun lembaga tertentu dengan catatan ada penyampaian proposal untuk diteruskan kepada PT. Pertamina di Jayapura yang membawahi pertamina terminal BBM di Ternate untuk dipelajari.
Demikian halnya bank sampah. “Soal dana CSR ini pemkot mestinya jiga menyiapkan kerangka acuan atau proposal untuk dipelajari, tentunya tergantung kemampuan keuangan pihak pertamina juga,”tambahnya.
Meski belum ada penyaluran dana CSR ke pemerintah, namun dia mengakui berdasarkan keterangan pihak PT Pertamina, sebelumnya telah menyalurkan bantuan sosial diluar CSR bagi panti asuhan, bantuan alat pemotong rumput hinga bantuan kepada sarana ibadah.(tr4/pur)
