HARIANHALMAHERA.COM–Aksi mogok kerja ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate belum berhenti.
Bahkan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk kekcewaan atas belum dibayarkannya gaji mereka selama 4 bulan itu, sekalasinya semakin meningkat.
Tidak hanya mogok kerja, ratusan honorer ini menyegel kantor Disdik. Akibatanya seluruh aktivitas di kantor lumpuh total. Bahkan, bangunan Kantor Disdik pun dipenuhi dengan atribut baliho bertuliskan “Lapor Pak Wali Kota, 542 PTT Disdik Bolong Dapa Gaji 4 Bulan”.
Ada juga poster tertulis meminta Wali Kota Ternate mengganti Kepala Disdik, Muslim Gani “Pak Wali Tolong Ganti Kadisdik, Karna Dia Mo Kase Barenti Torang PTT”.
Salah satu PTT yang ditemui mengaku kecewa dengan sikap Muslim yang acuh dan tidak memperdulikan nasib PTT. Bahkan, dia dan rekan PTT lainnya, tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan pemboikotan ini.
“Kami hanya minta hak kami, karena sudah 4 bulan gaji kami tidak dibayar. Kami juga punya keluarga yang butuh biaya sehari-hari, kalau Pak Kadis tidak bisa bertanggungjawab dengan nasib kami, lebih baik undur diri saja. Pak Wali tolong Kadisdik diganti sudah,” tegasnya, Rabu (2/11).
Menyikapi Aksi mogok tersebut, Disdik langsung melakukan pertemuan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Mohdar Din dan Kepala BKPSDM Ternate, Samin Masaoly guna mencari solusi.
Dalam rapat itu diputuskan bahwa tunggakan upah PTT ini untuk saat ini akan dibayar selama satu bulan dulu, sisanya menunggu hasil evaluasi APBD-Perubahan oleh Pemprov.
Itupun hanya untuk PTT di Internal Disdik. “Mudah-mudahan hari ini semua gaji PTT bisa diselesaikan, kalaupun mentok akan dilanjutkan besok. Untuk anggaran pembayarannya, nanti kita cari. tapi hari ini kami usahakan,” terang Muslim usai rapat di Kantor Disdik.
Muslim menegaskan gaji merupakan hak PTT yang harus dibayar, namun saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan oleh Pemprov.
Karena itu, Muslim meminta para honorer ini sedikit bersabar. “Bukan kita tidak mau membayar. Tapi Anggaran untuk pembayaran gaji PTT ada di APBD Perubahan, kalau dari Provinsi belum selesai evaluasi, kita harus bagaimana? yang jelas akan dibayar hak mereka,” cetusnya.
Asisten I Mohdar Din pun membenarkan bagaimana caranya, tunggakan upah PTT di Kantor Disdik harus segera dibayar hari itu juga. “Untuk yang di Kantor Disdik saya bilang harus cari akal. Jangan sampai PTT ini menganggap mereka tidak diperhatikan, jadi harus dilayani, sehingga komunikasi-komunikasi itu yang perlu dibangun,” tegasnya.
“Insha Allah untuk yang di luar Disdik nanti baru dikoordinasikan dengan Kepala-kepala sekolah, untuk bagaimana selanjutnya,” sambung Mohdar yang juga mantan KAdisdik Ternate.
Mihdar mengatakan, sekalipun hanya berstatus PTT, merekalah yang membantu kerja-kerja Disdik. “Paling tidak biar bayar satu bulan dulu pokoknya harus ada solusi, untuk hari ini,” imbuhnya.
Diketahui, total PTT di Disdik sebanyak 542 orang, dimana 39 orang bertugas di kantor Disdik, sisanya tersebar di sekolah-sekolah. Dengan jumlah itu, total tunggalan gaji PTT yang harus dibayar sebesar Rp2,3 miliar. (par/pur)
