HARIANHALMAHERA.COM– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan bahwa perlunya sinergitas dan koordinasi berkelanjutan antar instansi. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan program pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif.
“Salah satu penyebab tidak efektifnya program pemberantasan korupsi yaitu karena kurangnya koordinasi antar lembaga. Ego sektoral itu masih ada. Padahal sistem pengawasan juga sudah berlapis-lapis. Yang perlu ditingkatkan itu sinergi,” ungkap Alex, dalam Rakor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara,Kamis(11/11).
Alex juga menyoroti sisi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menurun, sehingga perlu diperbaiki jika benar-benar ingin meningkatkan sistem pengawasan yang ada.
“Hasil kajian KPK, Indonesia saat ini kekurangan sekitar 20 ribu pegawai untuk ditempatkan di Inspektorat. Dapat dibayangkan betapa tidak maksimalnya fungsi APIP saat ini,” tuturnya.
Kepala Perwakilan BPKP, Aryanto Wibowo pun memaparkan terkait MoU dengan BPK tentang Sinergi dan Koordinasi Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Negara dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ruang lingkup MoU tersebut di antaranya pertama, pertukaran data dan/atau informasi. Kedua, penggunaan tenaga auditor dari BPKP guna melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Ketiga, pelaksanaan kerja sama audit (join audit) atas permasalahan tertentu.
“Kemudian ada juga koordinasi dalam rangka pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum,” terang Aryanto.
Aryanto melanjutkan, implementasi yang telah dilakukan di perwakilan BPK dan BPKP di Indonesia di antaranya pertukaran data hasil pengawasan, pemutakhiran hasil pengawasan BPK, e-Audit, sinergi BPK-BPKP-APIP untuk melakukan audit, serta pemanfaatkan hasil audit Perwakilan BPKP.
“Ada juga implementasi yang dapat dikembangkan di antaranya workshop/seminar antara BPK & BPKP, penelitian & pengembangan di bidang pemeriksaan, pemberian opini oleh BPK, perhitungan kerugian negara bersama BPK dan BPKP,”ungkapnya.
Mewakili Kepala Perwakilan BPK, Kepala Sub Auditorat dan Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI, I Wayan Artadana Adi Sudharma menyampaikan juga beberapa langkah dan upaya pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan.
“Salah satunya beberapa tahun lalu kita membentuk khusus yang disebut Unit Investigasi atau Investigative Taskforce agar respon lebih cepat,” ujar Wayan.
Menurut Wayan, permasalahan pemberantasan korupsi di antaranya karena peran APIP saat ini belum optimal, penganggaran tidak realistis dan konsisten, pelaksanaan pekerjaan di akhir tahun anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi belum optimal.
“Mengapa peran APIP belum optimal? Di antaranya karena jumlah auditor, profesionalitas dan lemahnya koordinasi. Alhamdulillah mereka sudah berkoordinasi meminta fasilitas konsultasi baik secara online maupun offline,” ujarnya.
Wayan juga menjelaskan beberapa permasalahan terkait dengan pemda di antaranya yakni penganggaran tidak realistis dan konsisten, pelaksanaan pekerjaan fisik di akhir tahun anggaran, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) belum optimal.
“Rendahnya capaian TLRHP BPK oleh pemda antara 42 persen hingga 93 persen. Selain itu, permasalahan berulang juga masih ditemui dalam pemeriksaan,” katanya.
Menutup kegiatan, KPK menjelaskan pentingnya semua pihak untuk menjaga profesionalitas. Alex mencontohkan ketika KPK mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Alex menjelaskan, saat itu KPK mendapat catatan dari BPK berkaitan dengan pengelolaan aset.
“Kalau memang BPK sudah secara profesional melakukan audit dan ada temuan di sana, ya kenapa tidak. Kami mengakui kalau pengelolaan barang rampasan itu bagian yang loose dari perhatian KPK. Bukan kesengajaan dan sudah kita perbaiki,” tutup Alex.(par)
