HARIANHALMAHERA.COM–Meski sempat menjadi bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawali) Ternate, Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS), ternyata masalah persampahan di Ternate belum menjadi arah kebijakan TULUS dalam dua tahun kedepan.
Hal ini tergambar dalam Rencana Awla (ranwal) RPJMD Kota Ternate 2021-2026 yang resmi ditandatangani bersama DPRD Kota ternate pekan lalu.
Dimana, persoalan sampah ini baru difokuskan pada tahun 2024 berupa industrialisasi pengolahan sampah secara partisipatif bersama konservasi sumber daya air.
Untuk tahun 2021 sendiri, arah kebijakan Pemkot ditujukan untuk implementasi lima program 100 hari kerja, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemudian di tahun 2022, arah kebijakan terkait sinergitas program dan kegiatan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
“Ada juga revitalisasi dan penguatan peran BUMD, serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah,” katanya.
Sementara arah kebijakan di 2023, dititik beraptkan pada pengembangan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM dan IKM demi mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
Di tahun terakhir atau 2025, arah kebijakan TULUS meliputi perlindungan dan pelestarian cagar budaya, sekaligus membangun dan menghidupkan entitas keragaman sosial budaya masyarakat, literasi dan mitigasi kebencanaan dalam pencapaian pengembangan kota, sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa dan revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan.
“Ranwal RPJMD yang memuat 14 program prioritas yang dalam pentahapan lima tahun ke depan ini merupakan kondisi ideal yang harus dicapai dan diwujudkan bersama selama periode RPJMD,” katanya.
Dijelaskan, secara garis besar ranwal RPJMD terdapat delapan Misi, 15 tujuan, 34 Sasaran dan 11 strategi serta 31 indikator kinerja utama. “Ini dinilai dapat menjadi tolak ukur dalam upaya pencapaian visi dan misi selama lima tahun,”ujarnya.
Sementara Plt Kepala Bappelitbangda Ternate, Rizal Marsaoly menambakan pasca ditandatangani nota kesepakatan ranwal RPJMD bersama Dekot, selanjutnya akan diberkonsultasi dengan Bappeda Malut yang nantinnya menjadi dasar acuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD 25 Agustus mendatang.
“Dari momentum musrenbang itulah ajang untuk melakukan pembobotan lebih ekstra yang melibatkan stakeholder berkepentingan,”bebernya.
RPJMD 2021-2026 disusun untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
“Yang menjadi instrumen dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan lainnya,”tukasnya. (tr4/pur)
