Oleh:
Herman Oesman
Dosen Departemen Sosiologi FISIP UMMU
“Kepala daerah adalah mereka yang tidak hanya tahu angka pertumbuhan dan statistik pembangunan daerahnya, tapi lebih dari itu, harus mampu merasakan denyut nadi kesedihan dan kesengsaraan rakyat serta daerah yang dipimpinnya.” (Quotes)
PROF. Komaruddin Hidayat pernah menulis di Harian KOMPAS (Sabtu, 06/08/2011) berjudul Putra Mahkota, mengurai dengan bijak tentang seorang raja nan arif-bijaksana yang akan mempersiapkan anaknya untuk menggantinya kelak. Sebelum anaknya siap menjadi raja, sang ayah memberi titah untuk melakukan semedi di hutan selama setahun.
Setelah setahun, sang anak menemui raja, ayahandanya. Pada ayahnya, sang anak menceritakan pengalamannya selama setahun di hutan. Sang anak tahu tentang kondisi hutan, apa isi hutan, termasuk nama-nama buah dan binatang yang ada di dalamnya. Sang raja menatap anaknya dengan penuh kecewa.
Raja menyatakan apa yang disampaikan anaknya belumlah sesuai dengan harapannya. Raja lalu menyuruh anaknya untuk kembali lagi selama setahun di hutan yang sama. Akhirnya, sang anak dengan segudang tanya dalam hati dan rasa berat pergi kembali ke hutan.
Singkat cerita, di hutan yang sama, sang putra mahkota mulai menambah wawasannya tentang seisi hutan. Perlahan-lahan, sang anak mulai memahami bahasa alam hutan tersebut, memahami isi hati dan kebutuhan penghuni hutan, dapat mengetahui apa yang tidak terlihat dan terasakan. Bahkan bencana yang akan datang pun sudah diketahui sang anak. Sang anak semakin betah dengan kondisi hutan tersebut. Tak terasa, sudah setahun lebih sang anak di hutan. Lalu akhirnya, raja menyuruh para pengawal istana menjemputnya.
Dihadapan ayahnya, sang anak menceritakan bertambahnya pengalaman dan pengetahuannya tentang hutan tersebut. Bahkan memahami hutan itu secara detil, tidak saja isinya tapi juga fenomena yang akan terjadi atas hutan itu. Raja sangat bangga dan senang, dan itulah yang diharapkan sang raja.
Inspirasi Bagi Pejabat
Tulisan Prof. Komaruddin Hidayat, sebenarnya memberi banyak inspirasi sekaligus peringatan terutama kepada para pejabat publik yang akan memegang kekuasaan. Terlebih-lebih para incumbent (petahana), yang akan dua kali memegang kekuasaan. Incumbent, (dari bhs Inggris incumbent, petahana) berarti yang sedang memegang/pemegang jabatan.
Arti lain, berkewajiban atau memegang suatu jabatan. Istilah ini sangat populer ketika seorang pejabat publik berkeinginan untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya memegang jabatan yang sama. Biasanya pada proses politik istilah ini begitu menguat dan mengental. Ada hal penting dari seorang incumbent/petahana, ketika kesekian kalinya berada pada ranah jabatan yang dipegangnya.
Ketika seseorang yang hendak maju menjadi pejabat publik, kepala daerah (gubernur/bupati/walikota/wakil rakyat) pertama kalinya, pasti akan berkisah tentang kondisi kekayaan alam, potensi pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial-budaya penduduk dan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan wilayah tersebut. Hanya sebatas itu.
Kemudian data-data tersebut dikampanyekan, dijual dijadikan ‘keramat sakti’ untuk publik.
Lalu program yang ada hanya sebatas “melihat” apa yang harus dilakukan dengan keinginannya. Pejabat publik kita ibarat sinterklas. Tak lebih dari itu. Bahkan, lebih banyak program tak menyentuh harapan dan kebutuhan rakyat. Indikatornya jelas, belanja rutin lebih besar prosentasenya ketimbang belanja publik. Banyak hal yang tidak mampu ‘dibaca’ dan ‘dirasakan’ pejabat apa yang dialami rakyatnya. Pejabat kadang membuat jarak dengan rakyatnya. Peresmian program misalnya, lebih bersifat seremoni. Lalu para pejabat dibawahnya, mencari muka, lebih suka bergerombol ketika kepala daerah turun ke tengah masyarakat. Jadilah kemudian, rakyat hanya sebagai penonton, karena kebutuhan rakyat hanya menjadi ‘pesta’ para elit birokrasi, kadang pengurus partai politik pun ikut di dalamnya.
Lebih menyakitkan lagi, apa yang dirasakan rakyat di daerahnya, sama sekali tak bisa dirasakan dan dipahami pejabat publik. Mereka justru lebih senang berada di luar daerah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lalu, dari tempat yang dipenuhi fasilitas serba ada, mereka bicara soal keadaan rakyatnya yang jauh dari realitas. Rakyatnya dinilai serba baik, sejahtera, dan bahagia.
Anehnya, ketika masa jabatannya hampir selesai, dan punya keinginan (lagi) untuk maju memegang jabatan yang sama, mulailah menunjukkan angka-angka statistik yang telah dicapai dari apa yang telah dikampanyekan pada periode lalu. Dengan menambah sedikit program ‘kamuflase’ mulailah digencarkan, bahwa rakyatnya telah menikmati pembangunan yang sebenarnya.
Dua Kali
Namun, sekali lagi, fakta menunjukkan, beberapa wilayah memiliki pejabat publik yang akan maju untuk kedua kalinya. Keinginan pejabat publik yang akan memegang jabatan yang sama untuk kedua kalinya, daerah dan rakyat bukan makin dipahami oleh pejabat tersebut. Sebaliknya ada jarak yang panjang antara pemerintah dan rakyat. Bahkan jarak itu makin membatasi. Indikasinya, beberapa daerah di Maluku Utara masuk sebagai kategori wilayah termiskin, padahal SDA begitu melimpah.
Adakah yang salah dari pejabat publik kita yang telah memegang amanah dua kali itu? Mestinya, pejabat yang akan maju dua kali harus lebih paham secara mendalam apa yang menjadi masalah mendasar dari rakyat yang dipimpinnya, atas wilayah yang dikuasainya. Bukan membuat jarak dan bahkan meninggalkan rakyatnya dalam kebimbangan dan kebingungan.
Kita justru menemukan kebanyakan pejabat publik lebih senang menjauhi ‘masalah’ yang ada di daerahnya. Akibatnya, banyak agenda pembangunan daerah kerap terbengkalai. Banyak prestasi-prestasi yang diraih hanyalah kamuflase di atas laporan. Sementara kenyataannya, rakyat masih tertatih-tatih dihantam kemiskinan. Urusan pelayanan publik tidak terkelola secara profesional dan matang. Kadang merugikan daerah.
Ratusan milyar anggaran untuk kebutuhan publik, sama sekali tak memberi bekas bagi tumbuhnya pemberdayaan dan kemandirian rakyat. Sebaliknya, dalam soal politik dan perebutan kuasa, elit kita cenderung lebih dermawan. Rela menghambur-hamburkan uang (tentu bukan milik pribadi) untuk kepentingannya.
Kita harus belajar dari pendiri bangsa ini, yang telah meninggalkan jejak warisan terbaik dengan “politik harapan,” bukan politik ketakutan atau politik janji. Dengan politik harapan itulah memiliki jejak panjang pada visi yang diperjuangkan menjadi sebuah kenyataan. Di sinilah, kepala daerah harus memiliki jejak yang kuat pada visi, agar tidak menjadikan jabatan sekadar sebagai terminal persinggahan ambisi kekuasaan.
Mungkin, saatnya kita harus mendata bagaimana track record para pejabat/elit. Mereka yang berkuasa dan (mungkin) ingin berkuasa kembali dan sama sekali tak memberikan peran signifikan selama ini bagi kepentingan rakyat tak usah kita pilih lagi. Atau, pemegang jabatan publik, cukup hanya satu kali saja. Kesadaran ini penting untuk ditumbuhkan dari sekarang kepada masyarakat, agar masyarakat tidak dijinakkan dengan janji kekuasaan. Wallahu’alam (*)
