HARIANHALMAHERA.COM–RENCANA pembahasan usulan pembatasan sosial berkala besar (SPBB) antara pemerintah provinsi (Pemprov) dengan Pemkab/Pemkot lewat rapat koordinasi (rakor) virtual kemarin, ternyata tidak dilakukan.
Bahkan, rakor antara Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dengan bupati/walikota itu tidak menyinggung sama sekali wacana usulan PSBB ke pusat. Justeru dalam rapat virtual itu disepakati bahwa seluruh pintu masuk hatrus di perketat serta wajib dilakukan karantina bagi setiap orang yang masuk di Malut baik melalui laut maupun udara.
Kepala Biro (Karo) Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut Mulyadi Tutupoho mengatakan, dalam rapat virtual itu, para kepala daerah menyerankan penanganan Covid-19 harus fokus antara Pemprov dan Kabupaten/Kota.
Bahkan Bupati Kepulauan Sula yang diwakili wakil bupati bersama bupati Morotai Beny Laos, menyarankan bagi siapa yang masuk di Morotai harus di karantina.
Jika dipikirkan karantina berulang kali, maka akan berdampak pada masalah anggaran maupun perekonomian daerah, sehingga semua sepakat karantina dilakukan di Kabupaten/kota masing-masing. “Pak Bupati Halmahera Barat juga meminta pintu keluar masuk diperketat, dan
tidak boleh semberangan orang masuk.
Uuslan yang sama juga disampaikan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dan hampir semua bupati/Wali Kota. Namun, tapi yang lebih urgen adalah membatasi jumlah penumpang menimal 50 persen dan mengusulkan menutup pintu masuk bandara dan pelabuhan, akan tetapi itu berdampak terhadap anggaran Pemkot Ternate.
“Wali Kota Ternate juga meminta kepada Pemerintah Provinsi harus mendukung himbauan yang disampaikan, misalnya larangan berkumpul di tempat keramaian maupun di luar rumah. Bukan saja di Ternate, melainkan masing-masing daerah diminta untuk kerja sama,” ucapnya.
Terkait anggaran penanganan Covid-19, lanjut Mulyadi akan dilakukan sinkronisasi antar Peprovinsi dengan Kabupaten/Kota. Dari masing-masing daerah yang masih kekurangan diminta segera mengajukan usulan. “Provinsi siap membantu kekurangan di setiap daerah,”katanya.
Dia mencontohkan, Pemkot kekurangan anggaran untuk kebutuhan APD, maka Pemrov segera membackup kekurangann yang diusulkan. “Asalkan ada sinkronisasi data,” tuturnya.
Sebab yang ditakutkan jika tidak ada singkronisasi data maka akan terjadi doubel anggaran. Sejauh ini, daerah yang telah mengajukan permintaan bantuan ke Pemprov yakni Kota Tidore, dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Kedua daerah ini mengusulkan bantuan berupa APBD. “Dan Tinggal dikirim APD yang masih kekurangan di dua daerah ini,” katanya.
AGK dalam rakor itu juga menegaskan, selain memperketat pintu masuk dan pengawasan bagi yang melakukan karantina mandiri di rumah, Pemkab/Pekot juga diminta memperketat struktur pemerintahan Desa, Kelurahan, dusun, RT/RW segera di fungsikan.
“Bupati Morotai juga mengusulkan bahwa, menjaga jarak ini bukan saja satu Kabupaaten atau Kota melainkan
disemua daerah, agar bisa memutuskan mata rantai wabah Covid-19,” terangnya.
Di akhir rakor, AGK juga meminta kepada seluruh kepala daerah agar tetap di tempat tidak boleh keluar daerah hingga wabah Covid-19 berakhir.
Sementara itu, refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid -19 telah selesai dilakukan Pemprov dan hari ini akan dilaporkan rinciannya Ke Menkeu dan menteri dalam negeri (Mendagri).
Kepala BPKAD Malut Bambang Hermawan mengatakan, total anggaran yang direloaksi untuk penanganan Civid-19 sebesar Rp 148 miliar ditambah dengan DTT sebesar 12 miliar maka total menjadi Rp 162 miliar.
Dari jumlah itu yang digunakan untuk pencegahan termasuk didalamnya sekretariat dan lain – lain nilai hampir Rp 30 miliar. Sementara untuk penanganan kesehatan Rp 60 miliar. “Untuk pemulihan itu totalnya sekitar 60 miliar juga.” Jelasnya.
Sementara untuk refocusing ditetapkan sebesar 50 miliar “Rp 50 miliar itu pemfocusing kembali dari belanja – belanja yang belum berfokus pada Covid -19 dialihkan menjadi Covid -19,”katanya.(lfa/pur)
