HARIANHALMAHERA.COM–Belum seluruhnya alokasi Dana Desa (ADD) tahap III yang dicairkan Pemkab Halteng ternyata menjadi keluhan hampir sebauha besar pemerintah desa (Pemdes) yang sebagian besar baru terpilih di Pilkades serentak belum lama ini.
Keluhan ini yang diterima hampir semua anggota DPRD Halteng di setiap kunjungan ke desa. Salah satunya, anggota Komisi II Ahlan Djumadil. “Ini masalah yang seragam, yang hampir semua anggota DPRD melakukan reses mendapat aspirasi seperti ini,” ujar Ahlan.
Politisi Gerindra ini meminta Pemkab segera membayar ADD kurang bayar karena sudah dianggarkan di APBD. “Kami minta pemerintah daerah, segera membayar ADD kurang bayar tahap III. Sebab, di dalamnya ada hak perangkat desa,”tegasnya.
Selain itu, realisasi ADD tahun 2021 juga menjadi perhatian perangkat Desa di seluruh Desa, yang dikunjungi saat reses. Sebab, realisasi ADD sampai Agustus baru kurang lebih Rp 6 Miliar lebih.
Rata-rata desa baru menerima kurang lebih Rp 100 juta lebih. Artinya, sampai dengan tahap II, realisasi ADD tahun 2021 masih di kisaran 5 sampai 6 persen.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pembayaran ADD kurang bayar 2020 dan ADD yang belum terbayar tahu 2021,”ucapnya.
ADD ini menjadi hak Desa. Tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk menunda pembayaran ADD. Sebab, itu melanggar aturan perundang-undangan dan mengganggu aktivitas pemerintahan Desa. “Ini hak desa dan tidak ada alasan untuk ditunda,” tandas Ahlan. (tr1/pur)
Respon (1)