HARIANHALMAHERA.COM–Penagihan biaya sewa lapak kepada pedagang ternyata tidak berjalan maksimal. Buktinya, komisi II DPRD Kota Ternate menemukan sebesar Rp 4,6 miliar biaya sewa lapak tidak tetagih.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher mengaku, tunggakan biaya sewa lapak dan ruko itu terhitung mulai tahun 2020 dan 2021.
atas temuan ini, Komisi II Kamis pekan kemarin rencanya akan memanggil Diperindag untuk dimintai penjelasan. Hanya saja , rapat tersebut ditunda lantaran beberapa kepala bidang tidak hadir, yang ada hanya Sekretaris , Muhlis S Djumadil.
“Semua pedagang baik pedagang harian dan pedagang bulanan yang tidak membayar retribusi kita berharap petugas bisa berkomunikasi dengan baik terhadap mereka saat melakukan pemunguatan retribusi,” tegasnya.
Selain mempertanyakan temuan tunggakan sewa lapak, rapat bersama Perindag itu juga akan membahas pengelolaan pasar, pungutan retribusi pasar, data pedagang apakah mengalami penambahan atau tidak dan jumlahnya berapa. “Sekaligus, kita bicarakan teknis penagihan retribusi apakah dilakukan secara elektronik atau kah masih manual,” pungkasnya.
Di lain sisi Pemkot bersama PT Mulia Multi Teknologi resmi menandatangani kerjasama penerapan sistem transaksi berbasis digital disektor pajak dan retribusi.
Penerapan sistem ini, juga mempermudah Pemkot mengontrol pendapatan pajak retribusi salah satunya disektor jasa, misalnya jasa parkir, perhotelan, rumah makan, dan sumber pendapatan lain.
Kepala Bappelitbangda Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan, nantinya ini BP2RD bakal menyiapkan sisitem tersebut untuk mengetahui pendapatan dalam satu hari.
“Nantinya ada monitor yang dipandu dan langsung dikontrol Wali Kota di ruangan. Nantinya juga disiapkan edaran Wali Kota untuk diumumkan kepada seluruh masyarakat, sebagai acuan dalam hasil kerja sama,” tandasnya.
Pembayaran melalui sisitem digital itu salah satunuya restribusi parkir. Dimana, system tersebut akan pasang di serumlah titik bersama petugas Dishub dengan membawa alat tapping yang membaca plar nomor kendaraan saat parkir, dan karcis lnakam keluar.
“Jadi nilai yang masuk di Alat Tepping langsung terbaca di ekonomi center BP2RD, jadi semua lampiran itu terlapor secara real times,” terangnya.
Penerapan sisitem tersebut lanjut dia, ditargetkan mulai jalan Maret nanti. Dimana, karyawan PT Intra Multi Teknologi mulai bekerja setelah menyiapkan sisitem tersebut.(par/pur)
