HARIANHALMAHERA.COM– Usai ditunjuk oleh Wali Kota Ternate, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Ternate, yang saat ini beralih jadi perusahan umum daerah (Perumda) Ake Gaale pada 21 Desember 2022 lalu, Muhammad Syafei, pun bertekad untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan para karyawan.
Plt. Dirut Perumda Ake Gaale, M. Syafei, mengatakan berbagai persoalan yang akan dirinya berusaha untuk tuntaskan seperti mengembalikan insesntif pengecekan meter air dan mengembalikan insentif makan minum.
Point yang lebih penting lagi lanjutnya, mengembalikan daftar PHDP (Penghasilan Dasar Pensiun) yang telah ia tandatangani dengan pengembalian dari tahun 2018 ke tahun 2021, dimana perubahan tersebut menurutnya karyawan yang pensiun akan mendapatkan pensiun yang lebih besar lagi sebagaimana point tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu.
“Jadi point–point penting yang tertuang dalam SK penunjukan sebagai Plt, saat ini sudah diselesaikan. Para karyawan juga sudah kembali ke pos masing-masing dan menjalankan tugas. Sekarang yang jadi fokus kedepan, bagaimana meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat,”katanya Kamis (26/1)
Untuk peningkatan pelayanan air bersih lanjut Syafei, sementara dilakukan pendataan ulang menyangkut distribusi air bersih yang selanjutnya dibuat zonasi. Hal ini juga bertujuan ketika ada kebocoran pipa misalnya bisa diketahui dan secepatnya dilakukan perbaikan, mengingat saat ini hampir sebagian besar jaringan pipa yang sudah termakan usia.
“Khusus untuk kerusakan pompa di Ngade ini dalam waktu dekat akan diperbaiki oleh tekhnisi. Kita juga akan menggelar pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut untuk mencari solusi salah satunya distribusi air bersih bagi 50 KK di Kelurahan Tubo, Ternate Utara yang belum menikmati air bersih,”ujarnya.
Terpisah, Ketua komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, usai menggelar kunjungan kerja ke Perumda Ake Gaale Ternate menjelaskan bahwa ada beberapa catatan yang disampikan oleh pihaknya untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih, setelah adanya penunjukan Plt oleh Wali Kota pada 21 Desember 2022 lalu.
“Perlu adanya revisi rencana bisnis, mengingat saat ini untuk rencana bisnis acuanya masih yang lama, sehingga perlu di revisi untuk 5 tahun kedepan. Usulan ini juga telah diterima dengan baik oleh pihak Perumda yang berjanji akan melakukan revisi. Kemudian pelayanan air bersih, ada beberapa titik yang belum terlayani, seperti di Tongole, ujung kelurahan Maliaro hingga pelayanan air bersih bagi 50 KK di Kelurahan Tubo,”terangnya.
Pelayanan air bersih lanjut Mubin, adalah pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sehingga kedepan DPRD Kota Ternate akan mendorong alokasi anggaran secara maksimal baik melalui bantuan dana hibah atau melalui Balai, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh Perumda Ake Gaale juga bisa terjawab.(par)
