HARIANHALMAHERA.COM– pernyataan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara soal lambatnya kerja panitia khusus (Pansus) DPRD Halut dalam menggusut dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 9,7 miliar yang disertakan Pemkab Halut ke perusahan daerah (Perusda) PT. Halmahera Mandiri (HM), ternyata ditanggapi keras oleh ketua Pansus, Sahril Hi. Rauf.
Politisi Gerindra ini pun mengatakan bahwa tudingan Pemuda Muhammadiyah terkait Pansus menghabiskan anggaran dalam melakukan investigasi masalah anggaran Perusda PT.HM sangat tidak mendasar.
“Saya pertanyakan ke pemuda Muhammadiyah, anggaran yang mana dan berapa alokasi anggaran yang tersedia untuk kerja-kerja Pansus?,”katanya Senin (20/3).
Semestinya menurut ketua komisi III DPRD Halut ini, Pemuda Muhammadiyah Halut tidak membuat pernyataan yang terkesan menuding dan harusnya dijelaskan ke publik tentang berapa anggaran yang dihabiskan dari total anggaran yang tersedia untuk Pansus PT.HM.
“Soal lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan tentu punya kewenangan tersendiri bukan soal mengambil alih kerja Pansus DPRD,”jelasnya.
Soal kasus Perusda PT.HM ini lanjutnya, tentu siapa saja punya hak untuk memberikan pandangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, namun Pemuda Muhammadiyah sendiri sejauh ini tidak pernah meminta keterangan baik secar lisan, tertulis maupun dialog soal masalah ini tiba-tiba sudah membuat dugaan tudingan Pansus telah menghabiskan anggaran dan main mata.
“Asas praduga ini saya kira sah-sah saja, tetapi pandangan prajudaes adalah hal yang semestinya tidak lahir seperti ini,”tandasnya.
Sahril menambahkan bahwa kalau ada semangat untuk bersama-sama mengungkap masalah ini tentu dirinya minta Pemuda Muhammadiyah buat rincian berapa anggaran Pansus yang termuat dalam APBD dan berapa yang sudah terpakai.
“Permintaan ini semata-mata saya hargai, karena lembaga Pemuda Muhammadiyah tentu selain sebagai lembaga berhimpunnya para Pemuda,”tuturnya.(sal)
