HARIANHALMAHERA.COM– komentar Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Halmahera Utara, Muhammad Kacoa soal perekrutan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2023, ternyata berdampak pajang. Pasalnya, pernyataannya telah mengusik amarah Ketua DPRD, Janlis G. Kitong.
Politisi Demokrat itu pun kembali memberikan tanggapan menohok nan tajam terhadap M. Kacoa. Sebelumnya M. Kacoa mengomentari soal PPPK sebagai bentuk tanggapan terhadap statmen Ketua DPRD Halut yang menolak perekrutan PPPK 2023 oleh Pemkab Halut dengan alasan kondisi keuangan daerah tidak normal hingga masih menunggaknya gaji PNS maupun Siltap para Kades maupun perangkat Desa.
Namun, alasan itu dibalas M. Kacoa bahwa tidak pengaruh terhadap keuangan daerah, karena gaji PPPK tidak dibayai APBD. Alhasil komentar Kasatpol PP Halut itu ternyata disesalkan Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong.
Tak tanggung-tanggung Janlis pun meminta Pemda Halut melalui Sekda, E.J. Papilaya segera melakukan evalusi terhadap Kasatpol PP, karena menganggap tidak memiliki etika berkomentar soal PPPK di media.
“Kapasitasnya apa, jubir (juru bicara) saja bukan. Orang seperti ini tidak beretika dan tidak memahami Tupoksi kerjanya, pemerintahan ini sudah diatur dan ada jubirnya, DPRD juga punya Jubir dimana ketua sendiri bisa juga diberikan ke yang lain tergatung ketua mau berikan ke siapa,”katanya, Jumat (29/9).
Ulah Kasatpol PP ini menurutnya, tidak terlepas dari sikap Sekda Halut yang tidak tegas dan gagal dalam membina pegawai sehingga itu diminta Bupati untuk mengambil tindakan terkait sikap Kasatpol PP, karena secara tidak langsung melangkahi tupoksi instansi lain dalam hal PPPK.
“Di Pemda Halut ini beberapa orang pegawai yang sudah tandai, karena mereka sering cari muka ke Bupati Halut. Padahal itu bukan tupoksi mereka,”ungkapnya.
Soal PPPK ini dijelaskan Ketua DPRD Halut bahwa sebelum memberikan komentar ke media sudah terlebih dahulu melakukan kajian di internal kemudian berkomunikasi dengan Bupati Halut.
“Menyangkut dengan P3K ini adalah hal prinsip, makanya ketika melakukan statemen harus membutuhkan kajian yang matang. Apa yang disampaikan oleh Kasatpol PP ini tidak seperti apa yang kita harapkan seperti kemampuannya, semua yang disampaikan itu dibawah rata-rata,”terangnya.
“Hal yang saya sampaikan ke media terkait dengan penolakan perekrutan P3K ini saya sudah berbicara dengan Bupati Halut, bukan hanya asal bicara ke media,”pungkasnya.(sal)
