HARIANAHALMAHERA.COM– KPU Halmahera Utara meminta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bacabup-Cawabup) yang bertekad maju bertarung di Pilkada Halut periode 2024-2029 agar segera menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, laporan kekayaan tersebut menjadi salah satu syarat pencalonan yang wajib sertakan saat mendaftar ke KPU.
Anggota KPU Halut Divisi Teknis dan Penyelenggara, Jarnawi Dodungo mengatakan bahwa KPU mengingatkan para calon kepala daerah segera laporkan LHKPN tersebut, karena jadwal pelaporan sendiri sudah dibuka sejak tanggal 1 Agustus dan akhirnya pada 29 Agustus 2024 nanti.
“Kami (KPU Halut,red) meminta mereka yang berniat maju calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Halut 2024 agar sudah harus laporkan LHKPN ke KPK, karena ini salah syarat pencalonan, dan sejauh ini KPU Halut memantau laporan itu di KPU, ternyata belum ada satupun Bacalon kepala daerah yang melaporkan LHKPN-nya,”katanya, Selasa (6/8).
Laporan harta kekayaan pribadi ke KPK ini menurutnya, telah ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
“Dalam syarat pencalonan kepala daera wajib dilampirkan tanda terima harta kekayaan dari KPK pada saat mendaftar ke KPU. Hal tersebut juga ditegaskan dalam PKPU 8 tahun 2024 dan surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024. KPK sendiri sudah membuka jadwal bagi para calon kepala derah untuk melaporkan LHKPN dari tanggal 1 sampai batas akhir penyampaian pada tanggal 29 Agustus, yaitu akhir pendaftaran bakal calon ke KPU,”ujarnya.(sal)
