HARIANHALMAHERA.COM– Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Utara bersama anggota BPD, Senin (30/12) dikabarkan bakal kembali melakukan aksi besar-besaran terhadap Pemkab Halut. unjuk rasa mereka kali ini disebut tak hanya di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut, tetapi rencannya juga ke kantor Bupati dan kantor DPRD Halut untuk menyampaikan aspirasi mereka berupa tuntutan hak berupa sisa penghasilan tetap (Siltap) alias gaji mereka yang sudah 10 bulan tak kunjung dibayarkan.
Rencana aksi ini sendiri mulai tersebar luas di media social (Medsos) sebagai bentuk konsilidasi sekaligus memberitahu pada public di negeri Hibualamo bahwa nasib mereka sebagai Kades dan perangkat Desa terkesan ditelantarkan Pemkab Halut.
Rencana unras ini pun dibenarkan oleh Ketua APDESI Halut, M. Iksan Madu. Kepada awak media ini, Kepala Desa (Kades) Rawajaya ini mengatakan bahwa para Kades yang tergabung dalam APDESI Halut bersama anggota BPD se-Halu takan melakukan aksi tersebut lantaran menuntut hak-hak mereka yang sampai detik ini belum dibayarkan oleh Pemda Halut. “Iya besok (Senin,30/12,red) APDESI Halut akan menggelar aksi dengan berbagai tuntutan,”katanya, Minggu (29/12).
Tunggakan Siltap yang tertunggak tersebut lanjut Ketua APDESI Halut, tercatat selama 10 bulan terdiri dari bulan November dan Desember di tahun 2023 hingga bulan April sampai Desember di tahun 2024. “Kami hanya menuntut hak yang terkesan diabaikan BKAD,”ujarnya.
Dalam aksi nanti menurutnya, mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan, seperti meminta Bupati Halut memberhentikan Kaban BKAD Mahmud Lasidji dan Kabid Jaya Radja serta meminta Pemkab Halut segera membayar tunggakan Siltap.
“Ini sebagai bentuk kekesalan kami kepada Pemda Halut, karena menjelang hari Natal dan Tahun baru hingga saat ini, Siltap tak kunjung cair. Jadi kami akan menduduki kantor Bupati Halut hingga ada kejelasan dari Bupati, Wabup dan Sekda,”tandasnya.(rif)
