HARIANHALMAHERA.COM– peresmian gedung kantor baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat (Halbar), Rabu (23/4) kemarin sempat dibuat teranga dan tegang, hal itu menyusul Kajati Malut, Sufari, dalam sambutannya menyoroti kealpaan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desah (DPMPD) Halba, Ibrahim Fabanyo di hajatan serimoni tersebut.
Tak sungkan-sungkan, orang nomor satu Kejati Malut itu pun melontarkan teguran pedas terhadap Kadis PMPD Halbar lantaran ketidakhadirannya di acara tersebut dianggap telah menunjukkan kurangnya dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun negara yang dimulai dari desa.
“Kepala DPMPD tidak hadir ya Pak Wabup? Kalau tidak hadir, maka tidak mendukung kegiatan Presiden yaitu membangun negara dari desa,”katanya.
Sementara pantauan awak media, Kepala DPMPD Halbar, Ibrahim Fabanyo baru muncul di lokasi setelah acara peresmian selesai, tepatnya setelah makan siang. Bahkan, raut wajahnya pun tampak seperti baru siuman dari tidur yang lelap, sebab matanya terlihat bengkak.
Kajati Sufari pun mengatakan bahwa pemerintah desa, harus memanfaatkan layanan hukum yang disediakan kejaksaan guna menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang mana salah satu instrumen yang dikedepankan adalah aplikasi Garda Desa (Jaga Desa).
Selain itu lanjutnya, Kejati Malut juga rencanakan penguatan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) tingkat provinsi, yang ditargetkan dalam waktu dekat dilakukan pelantikan pengurus sebagai “Bapak Angkat Desa”.
“Setelah saya hitung, jumlah BPD sesuai dengan desa itu sebanyak 5.800 lebih. Targetnya bulan depan kita sudah bisa melantik mereka. Hingga pagi tadi, sudah ada 700 orang yang mendaftar, artinya melonjak drastis dalam dua hari yang sebelumnya hanya 70 orang,”ungkapnya.(red)
