HARIANHALMAHERA.COM– tak hanya kawasan pemerintahan Kabupaten Halamera Utara (Halut), ternyata sejumlah titik di jantung Kabupaten, yakni Tobelo terpantau ada tumpukan sampah yang dikabarkan sudah beberapa hari tak diangkut mobil sampah. Gunungan sampah yang diduga dibiarkan, itu telah memperkuat asumsi publik soal buntut dari dua bulan gaji petugas kebersihan belum dibayar oleh PT Sentra Marahai Lestari (SML).
Pantauan awak media di lapangan, terdapat beberapa sudut keramaian masih terlihat ada tumpukan sampah, seperti di kawasan Desa MKCM, tepatnya di depan Poligreen. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Wari, di sekitar jembatan, di mana sampah belum diangkut meski telah menimbulkan aroma tidak sedap hingga dikeluhkan warga sekitar.
Tumpukan sampah yang tak terurus itu sontak dikecam oleh Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Halmahera Utara (Halut), Arafik S. Lagawa. Kepada awak media ini, Arafik, pun menyalahkan Pemkab Halut dan PT SML selaku perusahaan yang menangani jasa outsourcing tenaga kebersihan di Kabupaten Halut, sebab gegara sikap mereka yang menahan hak petugas kebersihan, akhirnya berdampak pada lingkungan tak terurus.
“Pemda sudah harus evaluasi PT Sentra Marahai Lestari, karena dinilai tidak mampu menangani persoalan kebersihan di Halmahera Utara, jangan sampai petugas kebersihan terus menjadi korban dari buruknya pelayanan yang mereka berikan,”katanya, Kamis (2/7).
Tak hanya evaluasi lanjutnya, aparat penegak hukum (APH) juga perlu melakukan penyelidikan terhadap dugaan belum dibayarnya hak para tenaga kebersihan, sebab tunggakan gaji kerap terjadi, padahal alokasi anggaran terus mengalir ke PT SML.
“Semua orang sama di mata hukum, jangan lantaran Direktur PT Sentra Marahai Lestari, ini menantu Bupati Halut, lalu bersikap lemah. Kami minta aparat hukum segera panggil periksa sehingga memastikan penggunaan anggaran kebersihan,”tandasnya.
Arafik pun sarankan Pemda Halut segera ganti PT SML lalu memberikan Oustsorsing ke perusahan yang memiliki modal, sehingga tak perlu menunggu anggaran cair dari Pemda baru gaji petugas kebersihan di bayarkan.
“Dalam penanganan kebersihan ini jangan ada syarakar kepentingan, Pemda harus berikan ke perusahan yang benar-benar menangani dan memiliki finansial,”ujarnya.
Sebab menunda pembayaran gaji ini menurutnya, ibarat melakukan pengzaliman, bahkan tanpa disadari telah membuat mereka susah hati hingga depresi yang bisa berujung mati kelaparan, lantaran upah dari kerja kebersihan merupakan sesuap nasi yang mereka cari.
“Tunda gaji orang itu perbuatan kejam. Kasihan mereka yang sudah jemur panas maupun basah kehujanan hanya menjaga kebersihan, tapi jasa mereka malah dikhianati oleh pemda, termasuk perusahan jasa outsoursing,”kesalnya.(cal)
