HARIANHALMAHERA.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut), mulai bersikap, setelah dikritik habis-habiskan oleh masyarakat. Pasalnya, para wakil rakyat ini dinilai sibuk keluar daerah. Mereka seakan mengesampingkan peristiwa yang oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), diberi status pandemi itu.
Kini, DPRD Halut mencetuskan 10 poin yang direkomendasikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut, untuk segera direalisasi. Seperti memperketat jalur masuk, membatasi setiap orang yang masuk ke wilayah Halut dengan catatan, harus memiliki KTP Halut.
Bagi yang tidak memiliki identintas lengkap, tidak izinkan tinggal lama. Kecuali tenaga medis. Kemudian, memastikan ketersediaan pangan serta tidak terjadi pelonjakan harga, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
Selain itu, pemda harus mempercepat penyediaan APD untuk para medis, seperti masker, hand sanitaizer, multivitamin, serta kebutuhan lainnya. Pemda harus intens melakukan penyemprotan desinfektan di jalur utama, tempat ibadah, angkutan umum dan fasilltas umum lainnya. Termasuk di area pemukiman yang berada di sekitar rumah warga dengan status pasien dalam pengawasan (PDP).
Demikian bunyi poin rekomendasi yang mana tercantum nama Ketua DPRD Halut, Yulis Dagilaha, dan dua wakil pimpiannya. Dari poin tersebut, DPRD juga meminta Pemda mengarahkan semua aparat pemerintah desa, untuk mempercepat pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa.
“Serta memberi petunjuk ke Pemerintah Desa, berkenaan dengan pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa dalam upaya pencegahan COVID-l9, ” ujar DPRD dalam rekomendasi tersebut.
Dijelaskan dalam rekomendasi tersebut, poin-poin ini dibuat sebagai bentuk kontribusi ide dan pikiran lembaga DPRD pada Pemda Halut, guna efektivitas dalam upaya bersama menangani wabah Covid-19 di Halut. (dit/kho)
