HARIANHALMAHERA.COM–Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman mengatakan, kasus stunting di Ternate yang saat ini prevalensi nya masih tinggi, harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka prevalensi kasus stunting di Kota Ternate mencapai 24 persen. Angka ini Ini masih jauh diatas batas yang ditetapkan WHO yaitu 20 persen.
“Sehingga perlu ada percepatan langkah untuk menurunkannya melalui upaya strategis dan integrasi program yang tepat sasaran,”ucap Tauhid usai melantik Marliza M Tauhid yang juga ketua TP PKK Kota Ternate sebagai Yaya Kalesang (Ibu Peduli) Stunting Kota Ternate dan membuka Rembuk Stunting di Royal Resto Ternate
Menurutnya, masih tingingginya kasus stunting tidak lepas akibat dari situasi pandemi yang menyebabkan warga kurang maksimal melaksanakan kegiatan posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anak.
Ini, juga diperparah dengan masih kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, yang dapat berdampak serius pada perkembangan janin.
“Saya berharap kegiatan ini mampu menguatkan komitmen seluruh pihak yang hadir, dalam menanggulangi permasalahan stunting bersama- sama, serta dalam merealisasikan program yang telah dirancang,’ pinta Tauhid.
Dijelaskan, dalam Perpres 72 Tahun 2021 dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) 2021-2024. Terdapat tiga pendekatan dalam pelaksanaan, yakni, pendekatan keluarga berisiko stunting yang dilakukan dengan intervensi hulu, pendekatan multi sektor dan multipihak melalui pentahelix, serta pendekatan intervensi gizi terpadu.
Faktor penting yang wajib diperhatikan agar upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran, adalah kualitas data.
“Perbaikan data stunting yang akan menjadi rujukan untuk perencanaan monitoring dan evaluasi intervensi stunting, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan validitas dan akurasi data,” tambahnya.
karena itu, dia memerintahkan seluruh jajarannya baik aparatur Kelurahan, tenaga bidan dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan kader atau Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting.
“Kepada Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, saya minta untuk memfasilitasi dan mengkoordinir kelurahan. Pastikan kegiatan untuk penurunan dan pencegahan stunting di tingkat kelurahan, teralokasi lewat dana yang dikelola kelurahan, melalui paket layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); Konseling Gizi Terpadu; Perlindungan Sosial; Sanitasi dan Air Bersih serta Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, serta kembali mengiatkan DASAWISMA di masing-masing wilayah,” pesan Wali Kota.
Melalui Rembuk Stunting ini, Wali Kota berharap masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing, untuk bekerjasama melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Ternate.
Terpisah, dr Fathiyah Suma. selaku ketua Sekretariat TPPS Ternate, yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ternate mengatakan tahun ini, sebanyak 19 daerah locus kelurahan dengan angka prevelensi stunting yang bervariasi diatas dari 10 persen rata rata kasus yang ada.
“Tapi prevelensi stunting yang paling tinggi itu ada di Kelurahan Mayau, Foramadiahi, Kastela, Fitu, Tobololo, Kalumata, Makasar Barat, Salahudin, Maliaro sampai Dufa- Dufa,” ujarnya.
Penentuan locus stunting juga bukan berdasarkan maping merah. Tapi dilihat secara keseluruhan dengan 4 indikator. Yakni keluarga yang beresiko, kemudian ada jumlah kasus stunting, prevalensinya, dan adanya program intervensi yang dilakukan untuk di daerah “Jadi ini yang menjadi tolak ukur kita menentukan locus dan alhamduilah kerja kolaborasi lintas OPD di kota ternate sudah jalan,” imbuhnya.
Ditambahkan, dengan kerja kolaborasi terutama dari tim percepatan penanggulangan stunting Ternate yang didalanya ada Dinkes, Dinsos, Disdik, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Distan, PUPR, ketahanan Pangan, diharaplan dari aksi rembuk stunting ini memaknai data yang ada.
“Setiap OPD akan membuat perencanaan kegiatan dalam bentuk sisitem perencanaan yang benar-benar terarah sesuai dengan arah kebijakan program OPD masing masing dalam upaya melakukan intervensi layanan dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Ternate,” lanjutnya.
Dilihat dari data SSGBI, prevalensi stunting di Ternate memang terendah dari 10 kabupaten/ kota. Namun, dengan sejumlah kasus stunting yang ada, yang diperlukan adalah komitmen kuat semua pohak membangun kolaborasi sinergi dalam memperceopat penurunan kasus stunting.
“Karena karena kita punya target antara ditahun 2024 ada 14 persen target nasional yang harus bisa teralisasi dalam menurunkan angka prevelansi stunting,” tutupnya.(adv/par/pur)
