JAILOLO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), diminta melakukan sosialiasi terkait mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT). Sosialisaai dinilai penting, agar tidak ada tumpang tindih saat penyaluran.
“Karena dalam edaran Kemendes (Kementerian Desa), tercantum beberapa point penting terkait teknis pembagian. Misalnya, warga penerima program keluarga harapan (PKH) sudah tidak lagi menerima BLT,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Halbar, Frangki Yan Luang, Kamis (30/4).
Dijelaskan Frangki, sosialiasi penyaluran BLT wajib dilakukan sebelum penyaluran, sehingga tidak menimbulan konflik antara Pemerintah Desa dan masyarakat. “Ini yang sangat dikhawatirkan, mengingat ada sebagian warga yang dapat, ada juga yang tidak,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPMPD Halbar, Ramli Nasser, mengaku skema penyaluran BLT telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati sebagai acuan penyaluran BLT.
“DPMPD juga telah membentuk tim sosialiasi yang di dalamnya ada Inspektorat dan Bagian Pemerintahan,” katanya.
Menurut Ramli, nantinya klasifikasi penerima BLT melalui validasi data di tingkat desa. Disitu ada tiga persyaratan khusus, diantaranya warga yang belum terdata dalam PKH, keluarga yang rentan dengan sakit menahun atau kronis, maupun karyawam yang di PHK akibat dampak dari Covid-19.
“Untuk penyalurannya kami masih menunggu data valid yang sudah validasi melalui desa, nanti juga ada musyawarah desa untuk memastikan keakuratan data, sehingga tidak ada tumpang tindih saat penyaluran,” tukasnya. (tr-4/Kho)
