JUJUR Siap Audit Utang Warisan Petahana

Termasuk Parkir Amunisi Tua

0
93
James Uang dan Djufri Muhammad (Foto : Kumparan)

HARIANHALMAHERA.COM–Pasangan calon (paslon) nomor urut 01, James Uang – Jufri Muhammad mulai ambil ancang-ancang. Paslon dengan jargon JUJUR itu sudah mempersiapkan agenda setelah dilantik secara resmi pada Februari 2021 nanti.

Salah satunya adalah mempersiapkan kabinet bayangan, maupun melakukan audit utang pihak ketiga peninggalan petahana yang nilainya mencapai Rp200 miliar lebih.

Calon Wakil Bupati terpilih, Jufri Muhammad, mengungkapkan pasca dilantik, dia bersama James Uang bakal menggandeng BPK Perwakilan Malut, mengaudit pengelolaan keuangan daerah, salah satunya terkait utang pihak ketiga.

Termasuk pinjaman Rp159 miliar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku – Maluku Utara Cabang Jailolo sebesar Rp159 milliar, yang diperuntukan pada pembiayaan 13 item proyek multiyears. Salah satunya proyek jalan Goin – Kedi, yang hingga saat ini tak kunjung tuntas.

Politisi partai NasDem ini menilai, audit pengelolaan keuangan daerah tersebut sangat penting. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang terkesan amburadul. Jika ditemukan bermasalah, akan digiring ke ranah hukum.

Selain keuangan, penataan birokrasi juga menjadi skala prioritas. Salah satunya melakukan penyegaran pimpinan SKPD yang telah menjabat selama kurun waktu 4 tahun.

Ke depan, lanjut dia, JUJUR akan lebih memprioritaskan pejabat atau pimpinan SKPD berusia muda. “Jadi ke depan amunisi – amunisi tua yang sudah memegang jabatan hampir 4 tahun akan kami istriahtkan. Kami lebih prioritas tenaga-tenaga muda yang memiliki kompetensi,” tandasnya.

Mantan anggota DPRD Halbar tiga periode ini juga memastikan, ke depan siap membangun kerja sama dengan media massa, terkait tranparansi pelayanan publik. Salah satunya dengan tidak menerapkan informasi satu pintu.

Tapi setiap pimpinan SKPD atau Dinas dan Badan diwajibkan menyampaikan informasi ke publik, khususnya media massa, terkait kinerja mereka. Sebab, mereka selaku penggunaan anggaran lebih mengetahui pasti.

“Jadi ke depan tidak ada lagi yang namanya informasi satu pintu. Pimpinan SKPD wajib menyampaikan soal pencapaian kinerja, khususnya penggunaan anggaran kegiatan,” pungkasnya. (tr-4/kho)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here