HARIANHALMAHERA.COM–Pemkab Halbar hingga kini belum juga menyiapkan aturan terkait pemberian sanksi bagi tenaga kesehatan (nakes) dan warga yang menolak divaksin.
Kadinkes Halbar, Rosfintje Kalengit dalam rapat dengar pendapat (RDP)dengan DPRD dan RSUD Jailolo Jumat (29/1) mengaku belum adanya penyiapan sanksi ini mengingat vaksinasi tahap pertama masih diperioritaskan bagi nakes. Kemudian tahap kedua,jajaran TNI/Polri,serta 10 pejabat.Sedangkan bagi warga masuk tahap ketiga. “Untuk jadwal vaksinasi tahap awal akan digelar bulan depan, namun bagi yang divaksin itu bagi yang sudah terdaftar,”ujarnya.
Dia memaparkan, dalam pemberan vaksin nantinya juga ada beberapa tahapan skrining yang harus dilalui. “Jadi ada tahapan yang harus dilalui,setiap peserta juga akan di screning,” katanya.
Menjawab pernyataan Wakil ketua DPRD Riswan Hi Kadam soal perlu tidaknya penanganan Covid-19 di tahun ini mengingat tidak ada alokasi anggaran yang muncul melalui rencana kerja anggaran (RKA), Rosfintje menegaskan penanganan tetap dilakukan.
Riswan juga mempertanyakan persiapan tenaga medis, hingga keamanan vaksin khususnya pengaturan suhu vaksin yang sementara disimpan. Dimana soal ini kata dia, tentunya juga harus diseriusi demi keselamatan orang banyak. “Soal ini,kami dari DPRD jiga akan turun cek langsung dilapangan guna mengetahui kesiapan tenaga medis hingga keamanan vaksin yang sementara di simpan dikantor instalasi farmasi,” katanya.
Politisi PKB itu pun memastikan siap divaksin lebih dulu bersama unsur pimpinan DPRD Lainnya. “Prinsipnya kami lembaga DPRD khususnya unsur pimpinan yang juga akan divaksin tetap bersedia sepanjang seluruh kriteria sudah terpenuhi,” lanjutnya.(tr4/pur)
