HARIANHALMAHERA.COM–Terlepas siapa yang nantinya dilantik sebagai penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tegah (Halteng), yang bersangkutan bakal mengelola anggaran di APBD 2023 yang tidak sedikit.
Dengan pagu sebesar itu, Pemkab dibawah nakhoda Pj dharapkan mampu menekan angka kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi.
Setidaknya ini disampaikan Fraksi Partai Nasdem Gerakan Rakyat (FNGR), dalam pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan ranperda APBD 2023.
Sebagai partai pengusung Edi Langkara-Abd Rahim Odeyani (Elang-Raim), ketua fraksi Nasdem Munadi Kilkoda mengakui masalah kemiskinan memang belum mampu dituntaskan Elang-Rahim
Angka kemiskinan di Halteng menurut laporan BPS, berada di urutan kedua dan secara kualitas berada di urutan ke-4 Se-Malut. “Tantangan ini yang harus kita jawab melalui APBD Tahun Anggaran 2023,” tuturnya.
APBD 2023 menurut dia harus mampu menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan pada sektor-sektor lain, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. “Soal-soal ini harus terintegrasikan perencanaan kegiatan, dan anggaran masing-masing OPD,” ucapnya.
Peningkatan pendapatan terutama pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini pun kata dia harus dipertahankan di tahun depan bahkan harus lebih ditingkatkan. “Kami sangat yakin, jika optimasi ini secara terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin PAD kita akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang,” katanya.
Walau begitu, diakui penyumbang terbesar PAD Halteng masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor lain belum bekerja maksimal. Olehnya, FNGR mendorong Pemkab terus mendorong tumbuh kembangnya sektor lain, terutama pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Sebagai ikhtiar, sektor lain harus tumbuh dalam upaya kita untuk mewaspadai sektor pertambangan yang sewaktu-waktu bisa mengalami anjlok, akibat dari berbagai krisis atau kebijakan di nasional maupun di internasional,” pungkasnya.
Apalagi, kasus ini menurut dia sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. “Menempatkan sektor pertambangan sebagai primadona, harus menerima PAD mereka anjlok karena tekanan eksternal,” katanya.(tr1/pur)
