HARIANHALMAHERA.COM–Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Halteng ternyata menyimpan banyak persoalan yang melatarbelakangi rendahnya tingkat perekaman E-KTP.
Banyaknya masalah ini terungkap setelah Kadisdukcapil Malut Burhan Mansur turun memonitorng pelayanan di Disdukcapil Halteng kemarin. “Ada beberapa masalah yang di temukan di Disdukcapil Halteng. Sehingga ini harus jadi perhatian Pemda,” kata Burhan, Selasa (9/2).
Terkait perekaman e-KTP, Burhan menyebut saat ini tingkat perekaman di Halteng baru 83,24 persen, masih jauh dari target nasional 100 persen di tahun ini. Itu artinya, masih ada sekitar 7 ribu wajib KTP di Halteng yang belum melakukan perekaman.
Diakui, redahnya tingkat perekaman disebabkan oleh banyak hal yang ditemukan di lapangan. “Salah satu permasalahannya adalah alat perekaman yang hanya satu, itu pun kadang gangguan,”ucapnya.
Kemudian ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Disdukcapil yang masih terbatas yakni hanya 18 orang, padahal banyak penduduk yang harus dilayani. “Diminta kepada Bupati agar menambah tenaga yang ada di dukcapil,” harapnya.
Selain kekurangan SDM, masalah lain seperti bangunan kantor pun dianggap tidak mendukung karena terlalu kecil. Padahal, agar pelayanan bisa berjalan cepat, gangunan kantor Disdukcapil harus besar. mengingat hampir setiap hari Disdukcapil didatangi banyak warga yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan. “Kondisi gedung yang menjadi prioritas utama,” ujaranya.
Persoalan lain yang ditemukan Burhan di lapangan yakni kecilnya anggaan ke Disdukcapil. Dimana, setiap tahun, Disdukcapil Halteng hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar masing-masing Rp 2 miliar dari APBD, dan Rp 900 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini kata dia bertentangan dengan Permendagri. “Harusnya APBD yang diusulkan dari Dukcapil berkisar Rp 5 meliar, baru bisa kinerja baik. Kalau hanya Rp 2 miliar tidak akan cukup,” katanya.
Burhan yang kemarin juga turut menyerahkan seribu keping blanko E-KTP itu mengatakan hasil monitoring ini akan disampaikan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. “Setelah itu baru kita ambil langkah seperti apa,” tukasnya. (tr1/pur)
