HARIANHALMAHERA.COM–Rencana pemerintah daerah (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) untuk meluncurkan sisa anggaran penanganan Covid-19 yang berasal dari pos Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 40 Miliar di tahun 2021, mendapat penolakan dari Komisi II DPRD Halteng.
Ketua Komisi II Ahlan Djumadil dalam pertemuan dengan BPKAD kemarin menegaskan, kebijakan tersebut sangat keliru katena bisa berpengaruh pada APBD 2021. “Menurut penghematan kami sangat Fatal,” kata Ahlan usai rapat, Selasa (19/01) kemarin.
Karna itu, Komisi II akan segera memanggil SKPD pengelola BTT, untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Sebab, sisa anggaran BTT yang diluncurkan pada tahun 2021 ini, juga akan menggangu APBD 2021 khususnya terkait dengan dana transfer pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ini sangat keliru dan fatal, karena transfer DAK 2021 harus dipergunakan ditahun itu juga,”ucapnya.
Menurutnya, sisa anggaran BTT ini bisa jadi untuk membayar kegaiatan diluar DAK. Kalaupun demikian, maka itu sangat fatal, karena seharusnya program tahun tersebut dibayar tahun itu juga. Sehingga, harus ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Jangan kemudian program banyak, lalu menimbulkan masalah-masalah seperti ini. Sehingga mengakibatkan ADD yang dari tahun 2020 sampai saat tidak bisa dibayar ke desa. Selain itu juga, saya berharap kepada dinas lain, agar tingkat pelayanan masyarakat dengan baik,” tukasnya. (tr1
Berdasarkan penjelasan dari BPKAD total anggaran BTT di APBD 2020 yang diperuntukan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 70 miliar lebih. Sementara yang terpakai kurang lebih Rp 30 miliar. (tr1/pur)
