HARIANHALMAHERA.COM–Tunggakan pembayaran gaji ternyata hampir dialami seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkecuali ASN di lingkup Pemkab Halmahera Tengah (Halteng). Bahkan, tidak hanya ASN, seluruh perangkat desa pun belum terima gaji bulan April.
Sementara, Ramadan tinggal hitungan hari. Kondisi ini pun disorot Anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Halteng Nurhadin Ahmad. Dia mempertanyakan skema pengelolaan keuangan oleh Pemkab Halteng.
Menurutnya, pada kegiatan yang sifatnya wajib seperti pembayaran gaji ASN ini, TAPD harus menggunakan metode the monay guard atau uang jaga-jaga sebagai pasiapan aktif.
Sehingga, ada saldo cash disetiap penghabisan bulan. Jangan memakai metode uang terpakai habis akan sangat membahaya daerah seperti yang terjadi saat ini. ” Skema uang jaga-jaga itu tujuanya sebagai langkah ikhtiar mengantisipasi kegiatan pelayanan pemerintahan yang force majore,” kata Nuryadin.
Dengan kondisi keuangan seperti ini, tentu kata dia akan muncul penilaian miring terhadap kemampuan TAPD, karena ini akan menjadi masalah pemerintahan yang cukup krusial. Sehingga, harus ada perhatian serius dan menjadi pembelajaran. “TAPD harus menjelaskan masalah ini (keterlambatan, red) kepada publik ,”tegas Nuryadin.
Dia juga meminta bupati Edi Langkara mengvvaluasi kinerja TAPD, dia menilai, TAPD belum menunjukan kinerja dalam sebuah sistem team work. “Ego sektoral masih terlalu mendominasi birokrasi kita,” ucapnya.
Nurhadin juga kepada pimpinan DPRD segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan TAPD, untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN, bagimana solusi antisipasinya, sekaligus meminta ringkasan APBD hasil penyesuaian, terhadap instruksi refocusing APBD.
Dewan setidaknya harus mengetahui program dan kegiatan mana saja yang di tangguhkan. “Semua itu harus mendapat penjelasan lebih dulu dengan DPRD,” tegasnya.(tr1/pur)
Respon (1)