HARIANHALMAHERA.COM– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), mulai menjalankan instruksi KPU RI. Kebutuhan anggaran untuk pemilihan bupati (Pilbup) mulai dirancang.
“Sedang dibahas (anggaran, red). Mudah-mudahan bisa selesei secepatnya. Kemudian akan disinkronkan atau dibahas bersama dengan pemerintah daerah,” kata Ketua KPU Halut Muhammad Rizal, kemarin.
Ia menyebutkan, dalam penyusunan anggaran ini tentunya mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan KPU pusat. Selain itu, dalam penyusunan anggaran Pilbup 2020, juga tidak terlepas dari anggaran Pilbup 2015 lalu.
“Anggaran Pilbup 2015 lalu yang disetujui Pemkab Halut sebesar Rp22 miliar dari yang diusul KPU Rp25 miliar (Ralat: bukan Rp10 miliar seperti yang diberitakan, lalu, red). Ini akan jadi patokan kami, sembari menyesuaikan dengan kondisi hari ini,” sebutnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, meminta penyelenggara pemilu di daerah, agar tidak terlambat dalam menyusun anggaran Pilkada 2020. Rancangan anggaran paling lambat harus selesai pada satu hingga dua bulan mendatang. “Jangan sampai teman-teman KPU daerah tidak melakukan itu dan tidak melakukan koordinasi dalam merancang anggaran pilkada 2020,” ujar Evi.
Evi juga berpesan, agar perencanaan anggaran dibicarakan dengan matang dengan pemerintah daerah (pemda) setempat. “Rancangan anggaran harus dibahas oleh pemda, sebab ini menyangkut wilayah pemda setempat. Harus teliti, cermat, dan berdasarkan evaluasi kebutuhan pilkada yang sebelumnya,” tegas Evi.
Tidak hanya KPU, Mendagri Tjahjo Kumolo, lewat Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, mengingatkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu.
“Ada 270 daerah yang tahun depan (2020) sudah memasuki Pilkada Serentak pada September. Tolong dianggarkan dengan sangat baik,” kata Tjahjo.(fik/fir)
