Informasi pungutan liar (Pungli) terhadap warga yang hendak mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kabupaten Halmahera Utara kembali beredar. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pemkab Halut pun terpaksa turun tangan untuk mencegah terjadinya korban dengan menyampaikan himbauan terkait masalah tersebut.
Kepala BKD Halut, Efraim Antoni Hendrik pun menegaskan bahwa segala urusan di BKD Halut tidak ada pungutan sepersen dilakukan oleh staf terutama dalam hal pelaksaan tes CPNS dan P3K maupun urusan dokumen lainnya, sebab pelayanan apapun selain transparan tentu gratis.“Semua urusan di BKD tidak ada pungutan sama skali, apalagi P3K, CPNS maupun urusan kepegawaian lain,”katanya, minggu (6/3).
Jika lanjutnya, ketahuan ada oknum pegawai BKD yang melakukan pungutan seperti itu maka akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan. “Sekali lagi tidak ada pungutan di BKD, kalau ada maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
Menurutnya, sebagian besar persoalan pungutan dalam tes CPNS dan P3K ini dilakukan oleh oknum calo yang mana meyakinkan pada korban bahwa dirinya bisa meloloskan menjadi PNS.”Jadi perlu dihimbau pada warga terutama yang hendak tes CPNS agar tetap waspada terhadap orang yang mengaku dapat loloskan jadi PNS, artinya tidak muda percaya dengan rayuan dan tawaran menjadi PNS, jika ada seperti itu segera laporkan,”ujarnya.
Pelaksaan tes CPNS saat ini dikatakan Kepala BKD Halut, berlangsung secara online sehingga peserta dapat mengetahui hasil lulus tidaknya setelah selesai tes.”Dengan seleksi yang berlangsung secara online ini tentu salah satu bentuk mengurangi tingkat penipuan atau calo terhdap para calon PNS atau P3K,”tuturnya.(tr-05)
