HARIANHALMAHERA.COM– dokumen hasil kajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ kepala daerah 2024 oleh DPRD Halmahera Utara (Halut), akhirnya telah diserahkan ke Pemkab Halut melalui rapat paripurna tentang penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD yang digelar Jumat (25/4) kemarin.
Dokomen tersebut diserahkan langsung oleh ketua DPRD Halut didampingi dua wakilnya terhadap Wabup Halut, Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad. Prosesi penyerahan pun berjalan lancar dan nyaman hingga usai.
Sebelumnya Wabup Halut, Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad, dalam sambutannya mengtakan bahwa didalam dokumen tersebut terdapat beberapa poin penting yang menjadi catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, terutama soal dua Rancangan Peraturan Daerah (Perda).
“Ada dua Ranperda yang menjadi rekomendasi DPRD untuk tindaklanjuti, yaitu pertama Ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Halmahera Utara, kedua Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 7 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) di Kabupaten Halmahera Utara,”katanya.
Selain itu lanjut mantan rektor UMMU ini bahwa DPRD juga telah mengajuan dua Ranperda sebagai hak inisiatif mereka, yakni pertama Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Halut, serta kedua Ranperda tentang pengelolaan perkebunan kelapa di Kabupaten Halut.
“Terkait LKPJ tahun 2024 ini tentu, proses evaluasi dan penyampaian catatan serta rekomendasi oleh DPRD ini merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,”ujarnya.
“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap masukan dengan serius sebagai bahan perbaikan ke depan, oleh karena itu, catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan daerah ke depan,”sambungnya.
Soal pengambilan keputusan terhadap Ranperda sendiri menurutnya, seluruh anggota DPRD sedianya memberikan pertimbangan mendalam, demi terwujudnya regulasi yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Halut.
“Pemda tetap mendukung proses ini demi terciptanya payung hukum yang kuat bagi pembangunan daerah,”tuturnya.(sal)
