HARIANHALMAHERA.COM– Surat Edaran (SE) Bupati Halut Ir. Frans Manery, nomor 503/131, tentang dukungan program hilirisasi sektor pertanian sebagai program strategis nasional dan pembatasan penjualan bi-jah kelapa ke luar wilayah Halmahera Utara, ternyata menuai polemic dikalangan masyarakat. Sebab, kebijakan tersebut dianggap akan berdampak lebih buruk terhadap petani kelapa
Edaran Bupati Halut tersebut juga dapat kritik tajam datang dari anggota DPRD Halut fraksi PAN. Partai berlambang matahari itu pun secara tegas menyatakan bahwa terobosan Bupati Ir. Frans Manery, itu cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha dan industry pengolahan kelapa yang ada di daerah.
Anggota DPRD Halut Fraksi PAN, Zulhijah Rasai, pun mmengatakan bahwa edaran Bupati Halut tentang dukungan hilirisasi dan pembatasan penjualan buah kelapa keluar Kabupaten Halut serta terpusat di wilayah Halut saja, tentu dampaknya lebih merugikan petani kelapa.
“Tentu merugikan petani kelapa maupun pengusaha kecil, karena kalau pengusaha di daerah membeli dengan harga murah, sementara di luar daerah jauh lebih mahal otomatis yang utung pengusaha di daerah dan merugikan petani kelapa,”katanya, Jumat (7/2).
Petani kelapa di Halut lanjutnya, justeru sangat senang dan bahagia dengan adanya persaingan harga pasar pembelian buah kelapa yang tinggi di daerah, karena mengurangi pengeluaran biaya dan beban pekerjaan kepala.
“Oleh sebabnya apabila edaran Bupati ini sampai dibuat menjadi Perda maka sudah pasti kerugian besar dan berdampak buruk terhadap petani kelapa, karena tidak ada lagi persaingan pasar yang berdampak pada kestabilan harga jual dan kenaikan harga jual berstandar nasional,”ujarnya.
Politisi PAN ini menambahkan bahwa petani justeru berharap agar harga jual yang disesuaikan dengan harga jual buah kelapa Nasional, contohnya saat ini di Surabaya yang sudah berada pada harga jual Rp 14.000/buah, sementara harga jual buah kelapa dari berbagai pengusaha yang masuk di Halut sangat murah dan bervariasi, dimulai dari Rp3.000 sampai Rp.3.500/buah, sedangkan untuk kelapa batok atau lewang dan dibeberapa tempat dengan harga Rp1.500, Rp1.600, Rp1.800 dan Rp.2.200.
“Maka dari itu Edaran Bupati Halmahera Utara no.503/131 dipandang belum sesuai dengan kondisi dan ditinjau kembali, agar masyarakat sejahtera,”tuturnya (sal)
