HARIANHALMAHERA.COM– Bukan lagi jongkok tapi tiarap. Inilah analogi yang bisa dipakai untuk menggambarkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag).
Sebagaimana data yang di-publish Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), PAD hingga semester I 2019 baru menyentuh angka 30 persen dari target sebesar Rp 28,3 miliar. Artinya, capai PAD yang teralisasi baru sekira Rp 8,6 miliar. Demikian pula dengan target retribusi sebesar Rp 4,1 miliar, baru terealisasi sebesar 30 persen atau sekira Rp 1,2 miliar (selengkapnya lihat grafis).
“Akibat target PAD tidak dicapai sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah, red), maka hal tersebut membuat keuangan daerah defisit,” kata Kepala Bidang Pendapatan BKAD Halut Andar Panimba, kepada sejumlah awak media pekan kemarin.
Padahal sesuai target pemerintah untuk semester I PAD, semua OPD minimal harus merealisasikan 50 persen dari target yang diberikan. Namun secara umum, terlihat ada lima OPD yang belum memenuhi target. Selain Dispar dan Disperindag, ada DPM-PTSP, BKAD, Dishub, dan RSUD.
Dari Sembilan OPD sebagai unit pengelola PAD, hanya tiga OPD yang patut diapresiasi karena realisasi PAD sudah di atas angka 50 persen. Yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes) dari target Rp 1,1 miliar sudah terealisasi Rp 666,9 juta atau 60 persen.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari target Rp 50 juta, mampu direalisasi Rp 65,6 juta atau 131 persen. Demikian pula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dari target PAD senilai Rp 40 juta, saat ini sudah terealisasi Rp 32 juta atau sekira 82 persen.
Hanya saja, Andar tidak menyinggung terkait reward and punishment bagi OPD yang memenuhi dan tidak memenuhi target. Hanya saja ia optimis, target PAD ini bisa tercapai hingga akhir tahun. “Semoga semua OPD bisa merealisasikan target PAD yang sudah diberikan hingga akhir tahun nanti,” pungkasnya.(fik/fir)
