HARIANHALMAHERA.COM– Bawaslu Halmahera Utara kembali mengungkapkan adanya potensi pelanggaran Pemilu 2024 di wilayahnya. Kali ini soal Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan, yang mana telah disebutkan bahwa dari total 606 TPS yang tersebar di Kabupaten Halut ternyata tercatat sebanyak 71 TPS yang dianggap rawan terjadi pelanggaran.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bawaslu Halut dalam kegiatan Berdiskusi Bersama Wartawan (Berkawan), yang digelar Minggu, (11/2) di Paddock Café, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo.
Upaya meminimalisir kecurangan Pemilu Serentak 2024 di TPS tersebut, lembaga pengawas pun telah menyiapkan langkah pencegahan, salah satunya melakukan pengawasan khusus pada TPS yang dianggap rawan tersebut.
Anggota komisioner Bawaslu Halut, Rusni Ibrahim, dalam paparannya pada kegiatan tersebut menuturkan bahwa 71 TPS yang dianggap rawan tersebut sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan. Meski tidak disebut secara detail dimana puluhan TPS rawan tersebut, namun Koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini menyampaikan bahwa hal itu berdasarkan pemetaan dengan beberapa indicator.
“Kerawanan 71 TPS itu berdasarkan hasil pemetaan dengan beberapa indikator dan variabel, yakni pengguna hak pilih ada pada 14 TPS, netralitas ada 2 TPS, lokasi TPS ada 12 TPS dan jaringan internet dan listrik ada 30 TPS,”ungkapnya.
Menurutnya, pemetaan TPS rawan tersebut dilakukan sebelum masa tenang Pemilu 2024 dan tentu Bawaslu pun sudah menyiapkan strategi khusus dalam pengawasan TPS tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran.
“71 TPS ini (rawan) akan dilakukan pengawasan khusus untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilu. Memang angka kecurangan tidak bisa dihilangkan tapi paling tidak bisa dikurangi. Untuk itu kami sangat berharap kepada rekan pers ikut berpartisipasi dalam pengawasan, karena jumlah personal kami yang sangat terbatas. Pers juga diminta untuk membantu mensosialisasikan seluruh kerja pengawasan tahapan pemilu, mulai dari masa tenang hingga pungut hitung nanti,”ujarnya.
Bawaslu Halut juga lanjutnya, tentu berharap insan pers ikut hadir di lokasi pungut hitung sebagai bentuk kerja sama untuk pengawasan.
“Mudah-mudahan Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Dari sisi kualitas harus lebih baik dari pemilu sebelumnya,”tuturnya.
Sementara Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halut, Jenfanker Lahi, menambahkan bahwa saat ini seluruh tim pengawas yang didalamnya juga terdapat personil TNI-Polri sudah mulai bergerak untuk mencegah politik uang.
“Tim Sentra Gakumdu Bawaslu Halut juga turun melakukan pengawasan pada titik-titik yang kental dengan issu politik uang, dan bagi warga yang melihat pelanggaran itu segera laporkan dilakukan pencegahan,”pungkasnya.
“Kami juga turut mengawasi hak pilih, jika ada yang melakukan hak pilik lebih dari satu kali. Kami dari Bawaslu sangat minim informasi, sehingga melalui “Berkawan” ini sangat diharapkan agar rekan-rekan media bisa memberikan informasi pelanggaran di lapangan, karena kualitas pemilu tergantung dari pada hasil pengawasan di tanggal 14 Februari nanti. Jika di hari pungut hitung kita gagal mengawasi maka rusaklah semua proses-proses pengawasan selama ini,”tandasnya.(rif)
