HARIANHALMAHERA.COM – Aliansi Masyarakat Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Desa Popilo, Kamis (28/5).
Mereka menuntut Pemerintah Desa (Pemdes) Popilo bersikap transparan dalam mengelola dana desa (DD). Karena selama ini, Pemdes Popilo seakan tertutup dengan DD.
Mereka juga menilai, kinerja Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak menjalankan fungsi control, atas seluruh kebijakan Pemdes Popilo, serta menanggapi segala bentuk aspirasi masyarakat desa.
Koordinator Lapangan, Ajustal Hi. Abang, mengaku aksi yang dimediasi oleh mahasiswa dan pemuda Popilo ini, karena mereka merasa kecewa atas sikap dan tindakan Pemdes Popilo.
Selain itu, lanjut dia, tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bermasalah dalam penganggarannya. Dimana, anggaran BUMDes yang dipajang di APBDes sebesar Rp 80.000.000 sekian, tetapi realisasinya hanya Rp 60.000.00.
“Anehnya ditarik oleh Pemdes sebesar Rp 20.000.000 dengan alasan melanjutkan pembangunan pagar. Selain BUMDes, pembangunan lapang sepakbola, dan anggaran Covid-19 juga bagi kami ada keganjalan,” tegas Ajustal.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Popilo, Anwar Djana, pada saat hearing terbuka di depan Kantor Desa Popilo menjelaskan, saat Musrembang, anggaran BUMDes sebesar Rp 80.000.000. Tetapi kemudian terjadi perubahan APBDes, sehingga menjadi Rp 60.000.000.
“Jadi anggaran BUMDes tahun 2018 sebesar Rp 60 Juta, bukan Rp 80 Juta dan Rp 20.000.000 itu merupakan pinjaman Pemdes ke BUMDes sebagai mana tercatat di kuitansi,” ujar Anwar. (tr5/Kho)
