HalutPT Nusa Halmahera Minerals

NHM Terus Sosialisasi Pengelolaan PPM ke BUMDesma

×

NHM Terus Sosialisasi Pengelolaan PPM ke BUMDesma

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi : Tim Derpartemen Social Performance (SP) PTNHM telah melakukan tour ke Desa untuk sosialisasikan BUMDesma (Foto : NHM)

HARIANHALMAHERA.COM–Tim Departemen Social Performance (SP) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) masih terus melakukan sosialisasi kebijakan pengalihan dana 1 persen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) PTNHM ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) terhadap masyarakat lingkar tambang. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tekad Presdir sekaligus Owner PTNHM, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, yang inginkan agar program tersebut dikelola langsung oleh masyarakat lingkar tambang.

Setelah sebelumnya tim SP PTNHM sosialisasikan PPM ke BUMDesma terhadap warga se-Kecamatan Kao, kini giliran warga se-Kecamatan Kao Utara telah disambangi untuk dijelaskan soal kebijakan PTNHM mengalihkan dana 1 persen tersebut.

Kepala Desa Daru, Leo Nanere, juga membenarkan bahwa pihaknya sudah disampaikan seputar pengelolaan program PPM ke BUMDesma, dimana dalam sosialisasi tersebut masih terjadi pro-kontra. “Iya kami Pemerintah Desa di Kecamatan Kao Utara sudah disosialisasikan soal pengelolaan program PPM ke BUMDesma. Ada banyak masukan terhadap system pengelolaan PPM ke BUMDesma dan ada pula yang belum setuju kalau program PPM ini ditangani langsung oleh BUMDesma,”katanya, rabu (7/12).

Prinsipnya menurut Kades Daru, terobosan PTNHM dibawa pimpinan Pak Haji Robert untuk mensejahterakan warga lingkar tambang sangat luar biasa, karena sejumlah program yang disajikan beliau melalui PTNHM baik PPM maupun program khusus telah menyentuh kebutuhan dasar warga setempat.

“Kami tentu apresiasi atas niat tulus dan keputusan luar biasa dari Pak Haji Robert yang menyerahkan dana 1 persen PTNHM untuk dikelola langsung warga lingkar tambang , namun tim SP membuat skema menjadikan BUMDesma sebagai lembaga yang mengelola dana program PPM ini dianggap sebagian warga masih belum tepat sehingga dibutuhkan kajian lebih detail,”ujarnya.(dit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *