HARIANHALMAHERA.COM– keluhan masyarakat nelayan hingga speedboat soal kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terutama jenis minyak tanah dan pertalite akhirnya direspon DPRD Halmahera Utara. Selasa (20/6), pihaknya pun mengundang Pertamina serta UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara untuk menanyakan distribusi stok BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikabarkan sering cepat habis.
Dalam rapat gabungan yang berlangsung di ruang rapat Bangsaha lantai II kantor DPRD Halut itu, DPRD Halut pun meminta pada pihak Pertamina dan UPTD DKP Malut agar tidak mempersulit nelayan kecil mendapatkan BBM untuk kebutuhan hidup sehari-hari terutama dan aktivitas mata pencahrian mereka.
Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong mengatakan bahwa DPRD sendiri sejujurnya sudah geram atas laporan masyarakat terkait dengan kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBUN pelabuhan perikanan Tobelo sehingga meminta agar UPTD DKP Malut tidak lagi memberikan BBM ke nelayan luar maupun nelayan yang mesinnya di atas 20 GT.
“Jangan lagi mempersulit nelayan kecil ketika mereka membutuhkan BBM subsidi, karena BBM tersebut disiapkan pemerintah hanya untuk nelayan-nelayan kecil,”tegasnya.
Anggota DPRD Halut, Hi. Samsul Bahri Umar, menambahkan bahwa BBM subsudi untuk nelayan yang mesinnya 20 GT kebawah itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten sementara untuk nelayan yang mesinnya diatas 20 GT menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi maka BBM yang ada di Halut harus diberikan kepada nelayan Halut, karena rata-rata mereka hanya mengunakan mesin dibawah 20 GT.
“Walaupun UPTD DKP Malut ini adalah perwakilan provinsi, namun mereka berada di wilayah Halut maka kami sebagai DPRD wajib mengontrol kinerja dinas tersebut,”tandasnya.
Politisi Golkar ini pun meminta agar pengambilan BBM subsidi di SPBUN harus satu bulan sekali, karena apabila dilakukan setiap hari tentu mereka akan kesulitan mendapatkan mengingat nelayan setiap hari beraktivitas tangkap ikan.
“Kami DPRD Halut akan turun melakukan sidak ke pelabuhan perikanan, terutama ke UPTD DKP Malut, sidak ini bertujuan untuk memastikan sumber penyaluran BBM subsidi,”ujarnya.(sal)
