HARIANHALMAHERA.COM— Masih ingat kejadian pada Senin (18/3), lalu? Saat usulan program bikin suasana pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 tegang. Bahkan nyaris adu jotos.
Ya, ini terkait ‘perjuangan’ Taha Pasimanyeku, anggota dewanj kabupaten (Dekab) Halut dari Fraksi Pembangunan. Dia ingin 25 kepala keluarga di Desa Tuakara, Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep), dapat bantuan perumahan.
Keinginan itu sudah sejak 2018. Saat usulan itu bergulir secara bertahap. Mulai musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, hingga daerah. Namun belum terakomodir.
“Sejak 2018 saya usulkan ke Disperkim Halut soal program bantuan perumahan untuk 25 kepala keluarga di Desa Tuakara, tapi kenapa tidak diakomodir juga,” kesalnya.
Taha yang juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) itu, merasa bertanggungjawab secara moril kepada warga. Karena sudah terlanjur berjanji untuk memperjuangkannya hingga bantuan perumahan itu terealisasi.
Hanya saja, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Halut Said Bajak sudah menjelaskan, usulan program itu masih harus diusulkan lagi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) .
“Jika tidak diakomodir, maka itu kewenangan pusat bukan kewenangan Disperkim. Semua data sudah di usulkan ke pusat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kalau program ini menggunakan APBD Halut, otomatis daerah bisa mengambil kebijakan untuk memrioritaskan usulan tersebut.
Namun ini program pusat yang dianggarakan dalam APBN, maka pemerintah pusat melalui kementerian teknis yang menentukan.
“Prinsipnya kita hanya mengusulkan data bantuan perumahan. Selanjutnya ditentukan kementerian. Semua penentuan bantuan perumahan itu pusat. Daerah sifatnya usulan saja,” terangnya.
Sekadar informasi, pemerintah pusat punya program Satu Juta Rumah. Dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015. Target program ini terus meningkat setiap tahun.
Data Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian 2015 berjumlah 699.770 unit. Meningkat sebanyak 805.169 unit di 2016. Kemudian naik lagi di 2017 menjadi 904.758 unit. Dan pada 2018, pemerintah sudah membangun 1.132.621 unit.
Di 2019 ini, pemerintah ingin mencapai angka 1,25 juta unit. Kementerian PUPR bahkan minta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk ikut menyukseskan program strategis nasional tersebut.(fik/fir)
