HARIANHALMAHERA.COM–Persediaan (stok) minyak goreng (Migor) bersubsidi maupun non subsidi di pasaran Kabupaten Halmahera Utara disebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat bahwa perlahan-lahan mulai menipis. Bahkan beberapa tokoh atau gerai swalayan di Tobelo dan sekitarnya dikabarkan telah kehabisan stok.
Kepala bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Halut, Muksin Mustika, menuturkan bahwa pihkanya sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap stok sekaligus harga migor pada beberapa swalayan di Halut Migor yang ternyata stoknya sudah mulai kosong, seperti yang terjadi pada gerai beberapa Alfamidi dan Indomaret.
“Iya memang benar bawa ada beberapa swalayan yang telah terjadi kekosongan stok, dimana dari hasil sidag kami Disperindag ke Alfamidi yang berada di depan Polres Halut dan di Desa Gura Kecamatan Tobelo ternyata stok Migor mereka sudah habis, bahkan di tempat lain juga persediannya tersisa tinggal 5 karton,”katanya, jumat (25/2).
Meski stok menipis menurutnya, sejauh ini belum berdampak buruk berupa kepanikan oleh konsumen atau masyarakat Halut, karena di satu sisi harga migor belum meranggak naik sekalipun yang terjual di pasaran bervariasi.”Harga migor di Halut sampai saat ini masih dijual bervariasi mulai dari 14 ribu per liter yang merupkan harga subsidi sampai 20 ribu per liter. Alasan pengusaha masih sama, yakni menjual harga tinggi, karena stok lama yang belum termasuk dalam subsidi,”terangnya.
“Seperti Toko 88 ditemukan masih mengunakan harga 13.500 rupiah per kilo itupun di kemas dalam 18 liter. Menurut pemilik toko jika mengunakan harga subsidi maka mereka masih rugi, karena harga sudah di bawa standar,”sambungnya.
Padahal lanjut Muksin, ada tiga harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu harga premium sebesar Rp.14 ribu/kg, harga kemasan sederhana sebesar Rp.13,500 ribu/kg dan migor sebesar cora Rp.11,500 ribu/kg itu.
“Jadi jika setiap tokoh maupun swalayan menjual harga Migor dengan alasan stok lama ini sangat tidak wajar, karena pada endingnya nanti kita akan kembali pada peraturan pemerintah sehingga harga Migor harus di sesuaikan dengan harga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah,”jelasnya.
Muksin menambahkan, untuk Indonesia di bagian Timur Pemerintah belum memberikan subsidi secara mereta ke pabrik Migor sehingga pihaknya pun masih plin-plan menerapkan satu harga di Halut.
”Kebanyakan Migor yang masuk ke Halut ini di ambil dari Manado, yang notabennya belum semua pabrik disana mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga Migor di Halut juga belum merata. Meski anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk subsidi Migor ini sebesar Rp.7,6 triliun, namun anggaran sebesar ini belum semua di bayar oleh pemerintah ke setiap pabrik sehingga mereka belum menerima harga yang sudah ditetapkan,”ungkapnya.(cw)
