Warga Desa Luari Boikot Aktivitas Kantor Desa

0
671
Ilustrasi pemboikotan aktivitas kantor pemerintahan. (foto: net)

HARIANHALMAHERA.COM— Untuk kesekian kalinya warga mengambil tindakan tegas, terhadap aparat pemerintahan yang diduga tidak becus bekerja. Seperti yang dilakukan warga Desa Luari, terpaksa memalang pintu masuk kantor desa pada, Jumat (5/4).

Warga nekat melakukn tindakan itu karena Kepala Desa (Kades) Abdul Asis dan Ketua Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Like Djurumudi, tidak menghadiri undangan pertemuan klarifikasi perihal alokasi anggaran sebesar Rp 150 juta ke BUMD.

“Ini soal DD tahun 2018 sebesar Rp 150 juta yang dialokasikan ke Bumdes. Pasalnya ada dugaan kuat anggaran sebesar itu diduga telah disalahgunakan. Kades dan ketua BUMDes tidak transparan. Karena sejak pencairan sampai detik ini program BUMDes tidak direalisasi,” kata Rijal Tomadehe, tokoh pemuda Desa Luari.

Menurutnya, sesuai hasil kesepakatan antara pemdes, BUMDes dengan masyarakat tentang anggaran tersebut, seharusnya dipakai untuk pengelolaan program usaha kopra dan usaha prabot rumah tangga. Kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan.

“Yang bikin kami sangat kecewa lagi adalah ketika kami minta Kades berikan keterangan, ternyata yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Sudah dua kali panggilan pertemuan, tetap saja tidak respon,” terangnya.

Senada disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Luari, Almudin Barakati. Dia membenarkan pihaknya sudah dua kali meminta kehadiran kades dalam pertemuan dengan masyarakat terkait masalah tersebut, tetapi tidak ada respon.

“Masyarakat butuh kejelasan dari kades, tapi dia terkesan acuh. Jangan heran kalau sikap kades ini telah memicu kemarahan warga, yang jadi sasaran pemalangan kantor desa,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, aksi pemalangan ini bukan kali pertama. Tindakan ini sudah dilakukan sejak lama sebagai wujud protes ketidaktransparanan pemerintah desa. Yang terbaru, warga Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Tengah. Mereka memboikot aktivitas pemerintah desa lantaran dugaan yang sama. Kepala Desa diduga menyalahgunakan DD ratusan juta untuk kepentingan pribadi.(dit/cal)

 

Catatan: Berita ini sudah tayang di edisi cetak Harian Halmahera edisi Senin, 8 April 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here