HARIANHALMAHERA.COM–Setelah sempat menolak menindaklanjuti rekomendasi KASN yang meminta mengembalikan jabatan Ridwan Goal Putra Hasan ke jabatan Kadisnaketrans, Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) akhirnya ‘menyerah’.
Jumat pekan lalu, orang nomor satu di Pemprov itu akhirnya menganulir SK demosi Ridwan dan mengembalikan Ridwan ke kursi Kadisnakertrans yang sebelumnya diduduki Nurlela Muhammad sebagai pelaksana tugas (Plt).
Namun, dikembalikannya Ridwan ke jabatan semula, ternyata membuat suasana di Kantor Disnakertrans bergejolak. Dimana, muncul spanduk di depan pintu kantor dan di papan nama kantor yang berisi penolakan terhadap Ridwan.
“Kami Butuh Perubahan” dan Petisi “ASN Disnaker Tolak Ridwan Sebagai Kadis”, tulis isi spanduk berwarna putih itu. Selain itu, ada beberapa kalimat yang ditulis dalam bentangan kain putih sekitar dua meter lebih tersebut. “Torang Tobat Jadi Ridwan pe Staf” (Kami Kapok Jadi Stafnya Pak Ridwan), kemudian “Pak Gubernur Tolong Selamatkan Disnakertrans dari Orang Rakus”.
Nurlela sendiri yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu munculnya spanduk penolakan tersebut. “Maaf saya tidak tahu masalah ini. Saya sudah di Bacan,” singkatnya via WhatsApp, Jumat (17/6).
Sementara Ridwan sendiri yang dihubungi via telepon, belum bisa berkomentar banyak karena tengah berada di PT IWIP. “Saya masih mediasi karyawan yang di PHK di PT IWIP, saya masih mediasi mau atur damai PT IWIP dan pekerja ini. Saya belum bisa kasih detail apa yang bisa saya sampaikan,” jelasnya.
Ridwan menegaskan pengangkatan kembali dirinya sebagai Kadisnaketrans sudah sesuai dengan prosedur. “Penandatanganan SK Gubernur kemarin itu sudah fix,” akunya.
Dia pun menduga ada oknum yang mempelopori gerakan yang berujung pemalangan kantor dan pemboikotan aktivitas pegawai. “Saya belum bisa bilang, apa Ibu Lela itu terlibat atau tidak saya belum bisa pastikan,’ katanya.
Namun, informasi salah satu dalang dari aksi tersebut adalah Kabid PDT, Sirajuddin Abdul Kadir. “Informasi dari staf itu Perto (sapaan akrab Kabid PDT, Sirajuddin Abdul Kadir),” ungkap Mantan Kepala DLH Malut ini.
Ridwan menegaskan tidak akan berdiam diri. Dia akan membawa kasus ini ke pihak berwajib berkaitan dengan tulisan yang ada di dalam spanduk. “Nanti kita ke penegak hukum saja, agar lebih detail. Laporannya akan kita masukkan ke Polda Maluku Utara, karena tulisan-tulisan di spanduk itu kan mengarah ke pencemaran nama baik,” jelasnya.
Terpisah, Sirajuddin yang dikonfirmasi menegaskan aksi penolakan terhadap Ridwan dalam bentuk pemboikotan dan pemalangan kantor murni dilakukan PNS lantaran merasa tidak puas dengan kemepimpinan Ridwan.
Dia mengaku gejolak di Disnakertrans ini sudah berlangsung lama. “Saya sendiri di tahun 2021 setidaknya punya kegiatan. Tetapi tahun itu saya lewati tanpa saya tau ada kegiatan apa disana. Sehingga, ada orang yang datang di kantor hanya sebagai penonton bukan datang bekerja, inilah yang menjadi masalah,” tambahnya.
Dia mengaku, Ridwan di Demosi dan digantikan Nurlela Muhammad, para pegawai mulai nyaman dan rajin berkantor. Namun, dengan dikembalikannya Ridwan, memicu rasa tidak puas dan tidak nyaman sehingga menuai gerakan protes dari pegawai.
Dia menyebut, 90 persen pegawai turut andil dalam gerakan protes penolakan kembalinya Ridwan ini.
Soal ancaman Ridwan untuk melaporkan dirinya ke Polda Malut. Sirajuddin pun mengaku tidak gentar. “Silahkan Pak Kadis laporkan saya, bila ada kalimat di spanduk itu mengarah pada pencemaran nama baik. Saya siap menghadapinya,” tandasnya.
Sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Malut Rahwan K Suamba mengaku hingga kini Gubernur sendiri belum memberikan sikap atas gejolak di Disnaketrans ini. “Demo itu internal dinas, pak gub belum kasih komentar,” singkatnya.(lfa/pur)
