HARIANHALMAHERA.COM–Konflik antara kepala dinas (Kadis) dengan bawahan silih berganti terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut).
Setelah Dinas Pangan (Dispan), gejolak serupa muncul di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Malut. Dimana, puluhan staf dan PNS di dinas tersebut meminta Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) segera mencopot Ansar Daaly dari jabatan Kepala Dinas (Kadis).
Tuntutan tersebut disampaikan para PNS ini lewat surat yang ditujukan ke orang nomor satu di Malut itu dalam pertemuan pada Senin (31/5). Beruntung, aksi yang terjadi di Dispora ini tidak sampai pada pemalangan kantor.
Gejolak di Dispora ini pun dengan cepat direspon AGK. Dia pun memerintahkan Inspektorat untuk segera meminta klarifikasi dari kedua belah pihak baik dari pegawai maupun dari Kadis .
Di hari yang sama itu pula, Kepala Inspektorat Malut pun langsung menggelar pertemuan dengan Puluhan PNS Dispora.“Pertemuan ini diinstruksi langsung oleh Gubernur, terkait dengan pengaduan pegawai ke Gubernur, sehingga saya datang untuk memediasi pertemuan tersebut,” kata Nirwan.
Menurutnya, pertemuan itu dalam rangka meminta klarifikasi atas tuntutan yang disampaikan, kemudian meminta juga klarifikasi dari ASN yang menandatangani tuntutan, dan selanjutnya meminta klarifikasi Kadis.
Disebutkan, dalam laporannya ke Gubernur, para PNS ini menilai Ansar telah bersikap arogansi. Dia dianggap tidak mampu merangkul staf dan pegawai.
“Selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan keputusan yang tidak direalisasikan,” katanya.
Mantan Kepala dinas PMPTSP Malut ini mengaku, sudah melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak, tinggal menunggu hasilnya, dan tim akan merampungkan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab inspektorat, baru disampaikan laporan tersebut ke Gubernur. “Yang pasti kita tidak bisa merekayasa laporan tersebut,” tegas Nirwan.
Inspektorat, lanjut Nirwan, akan menyelesaikan persoalan sesuai dengan tanggungjawabnya. Karena itu, dia meminta agar kegiatan kantor tetap berjalan seperti biasanya. “Jangan karena masalah ini pelayanan di kantor terabaikan,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Dispora Malut, Sofyan Mutalib mengatakan, pertemuan tersebut sangat penting, sekalipun tidak semua staf diberikan kesempatan bicara, akan tetapi klarifikasi atas tuntutan telah disampaikan. “Bagi kami yang penting tuntuan sudah bisa tersampaikan,” ujar Sofyan.
Sekedar diketahui, tuntutan agar Gubernur segera mencopit Ansar dari jabatan Kadis itu ditandatangani sebanyak 66 PNS Dispora. (lfa/pur)
