HARIANHALMAHERA.COM–Sempat tertunda di tahun 2021, pembangunan industri bahan baku baterai kendaraan listrik (EV Battery) oleh investor asal China dan Korea Selatan (Korsel) di Tanjung Buli, Halmahera Timur (Haltim), mulai jalan tahun ini.
Dengan nilai investasi mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp 150 triliun itu, proyek milik Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd (CBL), yang merupakan anak perusahaan dari Guangdong Brunp Recycling Technology Co. Ltd itu bakal menyerap tenaga kerja (naker) yang tidak sedikit.
Direktur Utama (Dirut) Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho mengatakan, akan ada sekitar 60 ribu orang yang direkrut sebagai naker setiap tahunnya.
“Jadi untuk tenaga kerja ini juga sebagaimana arahan Gubernur Maluku Utara, dan Sultan Tidore kita upayakan seoptimal mungkin tenaga dari daerah, itu yang kita utamakan,” terangnya disela-sela Malam Ramah Tamah di Red Corner Café Ternate, Sabtu pekan lalu.
Toto menuturkan integrasi baterai kendaraan listrik Indonesia yang dibangun kedua investir ini mencakup penambangan dan pengolahan nikel, bahan baterai kendaraan listrik, manufaktur baterai kendaraan listrik, dan daur ulang.
Akan tetapi, untuk tahap awal, akan dibangun fasilitas pendukung terutama pabrik pemurnian (smelter) nikel. Sementara untuk produksinya ditargetkan pada tahun 2024.
“Produksinya bukan hanya digunakan untuk mobil listrik dalam negeri saja, tapi juga di ekspor sampai ke Jepang, Amerika dan Eropa. Tentunya ini memberikan perubahan yang siginifikan, bukan hanya ekspor Kopra saja, tapi juga baterai untuk kendaraan,” jelasnya.
Proyek ini untuk kebutuhan pasokan kebutuhan listrik, untuk satu panel saja bisa mencapai 600 Megawatt(MW). Dimana, untuk pasokan kebutuhan listrik juga akan digunakan energi terbaru. Misalnya yakni Solar Panel atau menggunakan tenaga IC
Senada dengan Toto, Komisaris Utama (Komut) Mining Industri Indonesia Letjend TNI (Purn) Doni Monardo, memastikan telah menindaklanjuti arahan Gubernur Malut dan Sultan Tidore terkait rekrutmen tenaga kerja yang lebih memprioritaskan warga lokal itu.
“Soal ini sudah kita diskusikan juga,” ungkap mantan Kepala BNPB tersebut dihadapan Gubernur AGK yang diwakili staf ahli, serta Sultan Tidore.
Menurut Doni, investasi ini, harusnya pada tahun 2021 sudah beroperasi bersama bersama salah satu perusahaan milik PT Antam. Hanya saja terdapat sejumlah kendala, sehingga tahun ini baru bisa dimulai. Ia bahkan memastikan telah menerjunkan Komite Audit Dewan Komisaris Mind Id untuk turun ke lokasi di Tanjung Buli Haltim.
Doni mengatakan, saat ketiga perusahaan BUMN Tambang di wilayah Malut nanti beroperasi penuh, maka tak kurang dari 70.000 tenaga kerja akan terserap.
Sultan Tidore Husain Alting Syah berharap, kehadiran perusahaan tambang di Malut, dapat membawa dampak positif bagi rakyat Malut. Bagi dia, adanya demonstrasi atau penolakan dari masyarakat, pasti bukan tanpa sebab.
“Saya harap, pak Doni dengan kredibilitasnya, mampu mengawasi perusahaan tambang agar benar-benar menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan kewajibannya yakni mensejahterakan masyarakat,” katanya. (par/pur)
