HARIANHALMAHERA.COM–Teka-teki siapa yang akan mengisi kursi enam pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mulai mendapat titik terang.
Ini setelah panitia seleksi (pansel) lelang terbuka enam jabatan tinggi pratama (JTP) telah menyaring 18 nama dari 29 nama yang mengikuti asessment test. Ke 18 nama yang ditetapkan dalam daftar tiga besar lewat SK Pansel nomor : 06/PANSEL JPTP-MU/2021 itu kini sudah diserahkan ke Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk selanjutnya dibawa ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) untuk dimintai rekomendasi.
Menariknya, lima pelaksana tugas (plt) yang turut berkompetisi dalam lelang jabatan ini pun semuanya masuk dalam tiga besar. (lengkapnya lihat tabel) Fakta ini pun mengindikasikan peluang kelima Plt untuk menjadi pimpinan OPD defenitif lebih menguat.
Apalagi, berdasarkan pengalaman pada lelang JPT sebelum-sebelumnya yang turut diikuti plt, Gubernur sendiri justeru lebih memilih mendefenitifkan plt ketimbang melantik pejabat baru.
Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud mengatakan, terlepas pelantikan pejabat merupakan hak peroregatif Gubernur, namun dia menyarankan AGK untuk mengedepankan asas the right man, the right place.
Artinya, mereka yang dipilih adalah yang sesuai dengan besic keilmuannya “Kalau di perikanan tempatkan orang yang benar-benar ahli di perikanan supaya sesuai dengan besik masing – masing” katanya.
Disamping itu, Politisi PDI-P ini juga mengingatkan Gubernur untuk memilih pejabat yang memiliki loyalitas dan yang betul-betul kerja untuk Malut.
Dia mengingatkan agar pemilihan pejabat yang akan dilantik juga jangan sampai terpengaruh dengan bisikan dari luar. “Karena saya lihat akhir-akhir ini gubernur sering dengar bisikan – bisikan itu. Saya harap seleksi ini supaya pilihlah pejabat yang sesuai keahlian. Karena agama juga tegaskan itu. Serahkan kepada yang ahlinya, kalau bukan ahlinya maka menunggu kehancuran saja,” pesan Kuntu.(lfa/pur)
