Pekan Depan Bahas NPHD, Kesbangpol Malut: Harusnya APBD 2023 Sudah Akomodir 40% Dana Pemilu 2024

0
223
Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir (foto : Potret Malut)

HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya respon keresahan KPU dan Bawaslu soal segera dibahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Rencananya pada pekan depan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Malut akan agendakan pembahasan naskah anggaran pemilu 2024 tersebut bersama penyelenggara pemilu.

Ketua TPAD Pemprov Malut, Samsuddin A. Kadir, mengatakan bahwa dirinya sudah sampaikan ke Kesbangpol Malut untuk segera agendakan pembahasan NPHD pemilu 2024 sehingga tinggal menunggu diinformasikan lebih lanjut.

“Saya sudah sampaikan ke Kesbangpol untuk bahas NPHD pemilu 2024, jadi kita akan segera bahas minggu depan,”katanya, Jumat (5/5).

Anggaran untuk pemilu 2024 ini menurut Sekprov Malut ini, sudah di catat oleh Bappeda hanya saja angka pastinya menunggu pembahasan TPAD bersama penyelenggara pemilu.

“Sudah masuk di Bappeda hanya angka pastinya yang di bahas dulu,”ungkapnya.

Sementara Kepala Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, menuturkan bahwa anggaran pemilu dan pilkada 2024 kalau mengikuti edaran Mendagri nomor: 900 tanggal 30 Desember tahun 2022 maka wajib dicantumkan dalam APBD 2023 sebesar 40 persen dan sisanya 60 persen di APBD 2024.

“Kalau mengikuti edaran tersebut tentu APBD induk sudah harus dianggarkan 40 persen untuk Pilkada, sisanya 60 persen nanti di 2024. Cuman di Provinsi sendiri saya lihat ternyata belum ada NPHD untuk Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara,”pungkasnya.

Untuk itu lanjutnya, minggu depan Pemprov melalui Kesbangpol akan rapat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara pemilu, yakni KPU serat Bawaslu untuk bicarakan hibah dukungan anggaran pemilu dan pilkada 2024 tersebut.

“Harusnya di APBD induk sudah termuat ternyata saya cek belum ada. Saya sendiri baru dilantik jabat Kesbangpol, karena itu rapat ini kita sepakati dulu sharing anggaran dengan Kabupaten/Kota, karena pilkada serentak termasuk Kabupaten/Kota dengan rincian tanggungjawab item-item nanti dibicarakaan. Yang pastinya sesuai edaran Mendgari maka harus diakomodir anggaran 40 persen dalam APBD 2023,”ujarnya.(Ifa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here