HARIANHALMAHERA.COM–Tunggakan tujuh bulan gaji guru honorer ternyata turut dipertanyakan unsur pimpinan DPRD Malut dalam rapat bersama dengan Sekprov Samsuddin A Kadir dan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya.
Tanpa tunggu lama, Sekprov pun dihadapan Pimdeprov langsung mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Imam Makhdi Hasan.
Dalam pembicaraan ditelpon itu, Samsuddin pun langsung meminta Dikbud segera mengajukan permintaan ke BPKAD. “Saya sudah telepon kadis pendidikan tadi untuk ajukan permintaan, karena kaban keuangan sudah siap untuk melayani,” kata Sekprov usai rapat yang dipimpin ketua DPRD Kuntu Daud di gedung DPRD Selasa (8/3)
Sekprov mengaku, memang sampai Maret ini utang gaji guru honor belum dibayar dengan alasan masih verifikasi data guru Honda mengingat ada guru honor yang lulus seleksi PPPK.
Pembayaran tunggakan gaji guru honor ini dilakukan secara bertahap, dimana setiap bulan akan dibayar tunggakan 2 bulan dan 1 bulan gaji bulan berjalan. “Sudah disepakati utang-utang 2021 itu bayar dulu.” tegasnya.
Kepala BPKAD Ahmad Purbaya mengatakan pihaknya tetap menunggu permintaan dari Dikbud sehingga angkanya belum bisa disebutkan. “Kan tong belum tau permintaannya berapa,” singkat Purbaya.(lfa/pur).
